Dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik, terutama media sosial, ramai oleh narasi tuntutan agar Dana Desa dihapuskan. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah korupsi Dana Desa oleh kepala desa atau perangkat desa. Setiap kali ada kepala desa atau perangkat desa tersandung kasus korupsi, Dana Desa kembali dijadikan sasaran, seolah-olah sumber persoalan ada pada anggarannya, bukan pada pelakunya.

Namun, benarkah menghapus Dana Desa adalah solusi yang adil dan efektif? Atau justru langkah keliru yang akan berdampak panjang bagi kehidupan warga desa? Siapa yang paling dirugikan dengan dihapuskannya Dana Desa? 

Perlu ditegaskan sejak awal, Dana Desa bukan milik kepala desa, bukan milik perangkat desa, melainkan hak masyarakat desa. Dana ini hadir untuk membiayai kebutuhan nyata warga, mulai dari pembangunan dan perawatan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, layanan Posyandu, PAUD, kesehatan ibu-anak, program padat karya, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi warga. 

Menghapus Dana Desa karena ulah segelintir oknum yang korup sama artinya dengan menghukum jutaan warga desa lainnya yang tidak bersalah. 

Korupsi harus dilawan tanpa kompromi. Pelakunya wajib dihukum tegas. Namun, korupsi tidak pernah menjadi alasan logis untuk menghapus kebijakan publik yang bermanfaat. Jika logika ini dipakai, maka :

1. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dihentikan karena adanya korupsi di dunia pendidikan. 
2. Anggaran kementerian harus dihentikan karena adanya korupsi di kementerian. 
3. Anggaran dana transfer ke daerah harus dihentikan karena adanya korupsi di kabupaten / propinsi. 

Faktanya, negara tidak pernah menghapus anggaran-anggaran tersebut karena adanya korupsi. Yang diperbaiki adalah sistemnya, dan yang dihukum adalah pelakunya.

Warga desa perlu memahami secara jernih konsekuensinya jika Dana Desa benar-benar dihapus. Beberapa hal yang akan terjadi di antaranya adalah : 

1. Pembangunan desa terhenti atau melambat. Desa akan kembali bergantung penuh pada bantuan dari atas yang jumlahnya terbatas. Banyak proyek infrastruktur desa berpotensi berhenti. Gap antara desa dan kota akan melebar. Jalan rusak, irigasi jebol, lampu penerangan jalan padam, talud ambrol, internet mati, dan kerusakan infrastruktur lainnya akan menjadi kenyataan karena tidak adanya dana untuk membangun atau memperbaiki. 
2. Pelayanan dasar masyarakat terancam. Kegiatan Posyandu, PAUD, insentif kader, insentif guru ngaji, dan layanan sosial lainnya terancam dikurangi atau bahkan dihentikan.
3. Ekonomi warga melemah. Program pemberdayaan, pelatihan UMKM, dan dukungan ekonomi lokal kehilangan sumber pembiayaan utama. BLT, padat karya tunai, akan berhenti. BUMDES pun akan mengalami hal yang sama : terancam kehilangan sumber utama permodalannya. 
4. Beban dialihkan ke warga. Tanpa Dana Desa, maka beban operasional desa bisa jadi akan dialihkan ke warga desa melalui pungutan, iuran, pologoro, biaya administrasi layanan, dan sejenisnya. Hal ini karena Pemerintah Desa kesulitan mendapatkan dana operasional jika Dana Desa dihentikan. Di sisi lain, risiko pungutan, iuran, dan swadaya yang tidak merata akan meningkat, memicu ketidakadilan dan konflik sosial.
5. Martabat dan kemandirian desa menurun. Desa kembali menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang menentukan arah dan prioritasnya sendiri.

Jadi jika Dana Desa benar-benar dihapus, yang paling dirugikan justru masyarakat secara luas. Bagi kades dan perangkat desa, penghapusan Dana Desa justru akan meringankan porsi pekerjaan mereka, termasuk dalam hal menyusun pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa dan perangkat desa nantinya punya tugas yang jauh lebih ringan, yakni melayani kebutuhan administrasi warga saja. 

Narasi “hapus Dana Desa karena korupsi” terdengar tegas, namun sesungguhnya menyederhanakan masalah yang kompleks. Korupsi tidak akan hilang hanya dengan menghapus satu sumber anggaran. 

Wahai warga desa, korupsi harus dilawan, siapa pun pelakunya. Tetapi Dana Desa harus diselamatkan, karena manfaatnya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Yang kita butuhkan bukan penghapusan, melainkan perbaikan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebab membangun Indonesia tanpa membangun desa bukanlah solusi—melainkan kemunduran.