Sebuah bangunan bercat merah putih berdiri di atas bukit. Bangunan serupa lain tampak berada di pinggir hamparan sawah. Di tempat berbeda, ada yang dibangun tak jauh dari area pemakaman. Sebagian lainnya berada jauh dari pusat permukiman maupun akses publik yang ramai dilalui warga.

Bangunan-bangunan itu bukan gudang pribadi atau fasilitas milik perusahaan besar. Mereka adalah gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dalam beberapa bulan terakhir bermunculan di berbagai desa.

Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa banyak desa tetap membangun gudang dan gerai KDMP di lokasi yang dinilai kurang strategis untuk kegiatan usaha?

Dari sudut pandang bisnis, pertanyaan itu cukup beralasan. Selama ini, lokasi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah usaha. Semakin dekat dengan pusat aktivitas masyarakat, semakin besar peluang usaha tersebut berkembang. Sebaliknya, lokasi yang jauh dari keramaian sering kali menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik pelanggan maupun menggerakkan transaksi.

Namun, kondisi yang dihadapi pemerintah desa tidak selalu sesederhana teori bisnis.

Di banyak tempat, pembangunan KDMP dilakukan dengan memanfaatkan tanah kas desa atau aset desa yang sudah tersedia. Pilihan ini dianggap paling realistis. Selain itu, penggunaan aset desa juga relatif lebih mudah dari sisi administrasi dan legalitas.

Masalahnya, aset desa yang tersedia belum tentu berada di lokasi yang ideal untuk kegiatan perdagangan atau usaha. Tidak sedikit tanah desa yang berada di pinggir sawah, kawasan perbukitan, atau area yang selama ini belum berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Pilihan lain tentu membeli lahan yang lebih strategis. Namun langkah tersebut membutuhkan anggaran tambahan yang tidak sedikit. Di sejumlah desa, lahan di pusat keramaian juga sulit diperoleh karena sudah menjadi kawasan permukiman atau dimiliki pihak lain.

Selain itu, tidak sedikit desa sebenarnya memiliki lahan yang cukup strategis. Namun lahan tersebut masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang keberadaannya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, pemanfaatan lahan tersebut untuk pembangunan gedung dan gerai KDMP memerlukan proses perizinan khusus yang tidak mudah dan tidak selalu dapat disetujui.

Akibatnya, pemerintah desa sering kali memilih memanfaatkan aset lain yang secara hukum lebih aman dan lebih mudah digunakan, meskipun lokasinya berada di pinggir sawah, kawasan perbukitan, dekat area pemakaman, atau jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Ada pula desa yang melihat pembangunan KDMP sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Harapannya, kehadiran gudang dan gerai koperasi dapat memicu tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan yang selama ini kurang berkembang. Dengan kata lain, bangunan tidak mengikuti keramaian yang sudah ada, melainkan diharapkan menjadi titik awal lahirnya keramaian baru.

Namun di balik berbagai pertimbangan tersebut, terdapat faktor lain yang kerap menjadi pembicaraan di kalangan pemerintah desa.

Sejak program KDMP diluncurkan,  ruang fiskal desa ikut terdampak. Dana desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus menyesuaikan dengan berbagai kebijakan prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan sejak tahun 2025, kemampuan fiskal desa mengalami tekanan karena sebagian anggaran yang sebelumnya dapat digunakan secara lebih fleksibel kini harus dialokasikan untuk mendukung berbagai program nasional, termasuk KDMP. Di sejumlah desa, muncul pandangan bahwa konsekuensi penganggaran tersebut tetap dirasakan, baik desa membangun maupun tidak membangun.

Karena itu, sebagian pemerintah desa memilih tetap melaksanakan pembangunan. Logikanya sederhana: jika anggaran yang tersedia memang harus diarahkan untuk mendukung program tersebut, maka setidaknya desa memperoleh aset berupa gudang dan gerai serta kendaraan dan aset lain yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Cara berpikir inilah yang membuat banyak desa akhirnya tetap membangun, meskipun lokasi yang tersedia belum tentu menjadi pilihan terbaik dari perspektif bisnis.

Risiko yang Harus Dihadapi

Meski memiliki berbagai pertimbangan yang dapat dipahami, pembangunan gudang dan gerai KDMP di lokasi yang kurang strategis tetap menyimpan sejumlah risiko yang tidak bisa diabaikan.

Dari sisi pemasaran, lokasi yang jauh dari pusat aktivitas masyarakat berpotensi mengurangi jumlah pengunjung dan transaksi. Masyarakat umumnya memilih tempat yang mudah dijangkau dan berada di jalur aktivitas sehari-hari. Akibatnya, gerai yang berada di lokasi sepi harus bekerja lebih keras untuk menarik pelanggan.

Risiko yang sama juga berlaku bagi fungsi gudang. Lokasi yang jauh dari pusat distribusi maupun konsumen dapat meningkatkan biaya operasional, memperpanjang waktu pengiriman barang, dan mengurangi efisiensi usaha. Dalam dunia bisnis, biaya logistik yang tinggi sering kali menjadi faktor yang menggerus keuntungan.

Selain risiko pemasaran, aspek keamanan juga patut menjadi perhatian. Bangunan yang berada jauh dari permukiman atau minim aktivitas masyarakat biasanya memiliki tingkat pengawasan alami yang lebih rendah. Risiko pencurian, perusakan fasilitas, maupun penyalahgunaan bangunan menjadi lebih besar dibandingkan gedung yang berada di lokasi ramai dan mudah dipantau warga.

Semua risiko tersebut tentu bukan alasan untuk pesimis terhadap keberadaan KDMP. Namun risiko-risiko itu perlu disadari sejak awal agar pengelola koperasi dapat menyiapkan strategi yang tepat. Sebab keberhasilan sebuah usaha sering kali tidak ditentukan oleh seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung, melainkan oleh kemampuan mengelola tantangan setelah gedung itu berdiri.

Persoalannya, keberhasilan koperasi memang tidak berhenti pada berdirinya bangunan. Gedung yang megah tidak otomatis menghadirkan transaksi. Gudang yang luas tidak otomatis menciptakan perputaran ekonomi. Yang menentukan adalah apa yang terjadi setelah bangunan selesai dibangun.

Koperasi membutuhkan pengelolaan yang profesional, modal kerja yang memadai, jaringan usaha yang jelas, serta kepercayaan masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi. Tanpa itu semua, bangunan hanya akan menjadi aset pasif yang berdiri tanpa aktivitas berarti.

Karena itu, perdebatan mengenai lokasi sebenarnya hanya satu bagian dari persoalan yang lebih besar. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan KDMP mampu tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai keberhasilan KDMP dari lokasi tempat bangunannya berdiri. Yang akan menjadi ukuran adalah sejauh mana koperasi tersebut mampu membantu petani memasarkan hasil panen, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, membuka peluang usaha, dan menggerakkan roda ekonomi desa.

Sebab gedung hanyalah sarana. Sementara tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jika koperasi mampu hidup dan berkembang, lokasi yang hari ini dianggap kurang strategis bisa saja kelak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebaliknya, lokasi yang paling strategis pun tidak akan berarti apa-apa jika koperasinya gagal menjalankan fungsi dan usahanya.