Pemotongan Dana Desa 2026 yang membuat alokasinya tinggal sekitar sepertiga dari alokasi 2025 bukan sekadar persoalan angka dalam APBDes. Kebijakan ini membawa dampak nyata yang langsung dirasakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Di banyak desa, kondisi ini memaksa adanya penyesuaian besar-besaran dalam operasional pemerintah desa, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat.

Secara umum, Dana Desa yang menyusut drastis menyebabkan:

1. Pembangunan fisik desa melambat dan banyak kegiatan ditunda.
2. Program pemberdayaan masyarakat dikurangi bahkan dihapus.
3. Dukungan sosial dan layanan dasar berjalan dengan anggaran minimal.
4. Beban psikologis bagi aparatur desa. 

Untuk memahami dampak tersebut secara lebih nyata, mari Kita lihat contoh yang ada di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. 

Di Desa Krandegan, pemotongan Dana Desa terasa sangat signifikan. Dari semula sekitar Rp1,05 miliar di tahun 2025, Dana Desa tahun ini hanya tersisa sekitar Rp285 juta. Penurunan drastis ini memaksa pemerintah desa melakukan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh dengan dampak sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan talud dibatalkan. Pembangunan dan perbaikan jalan rusak di RW 05 dan talud di RW 03 yang sebelumnya sudah masuk dalam RKPDes 2026 terpaksa dibatalkan sepenuhnya. Padahal, kegiatan ini merupakan hasil musyawarah desa dan menjadi kebutuhan mendesak warga.
2. Program sosial dan lingkungan dihapus. Program bedah rumah untuk warga tidak mampu dihapus karena ketiadaan anggaran. Penambahan dan perawatan lampu penerangan jalan umum (PJU) juga tidak dapat direalisasikan, meski kebutuhan penerangan malam hari masih sangat tinggi di beberapa titik. Syukurnya, untuk beban bulanan biaya listrik ditanggung oleh warga.
3. Layanan internet gratis dikurangi. Program internet gratis untuk warga tetap dipertahankan, namun dengan kualitas yang diturunkan. Kecepatan layanan yang sebelumnya 200 Mbps, kini terpaksa diturunkan menjadi 100 Mbps demi menyesuaikan kemampuan anggaran.
4. BLT Dana Desa Dipangkas Drastis. Jika sebelumnya terdapat 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa di tahun 2025, kini jumlahnya dipangkas ekstrem menjadi hanya 1 KPM. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena masih banyak warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan.
5. Ketahanan pangan dan pertanian nyaris nol. Anggaran ketahanan pangan dan pertanian yang sebelumnya lebih dari Rp300 juta, kini hanya tersisa Rp2.750.000. Nilai ini praktis hanya cukup untuk kegiatan simbolis, bukan program penguatan sektor pangan desa secara nyata.
6. Anggaran Posyandu Terpangkas Tajam. Anggaran Posyandu yang semula Rp61 juta, kini tinggal Rp11 juta. Dampaknya, kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak harus disederhanakan dan sangat bergantung pada swadaya serta semangat kader.
7. Operasional Kantor Desa Sangat Terbatas. Anggaran operasional kantor desa yang di tahun 2025 lebih dari Rp28 juta, kini hanya tersisa Rp4 juta. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kelancaran pelayanan administrasi dan operasional harian pemerintahan desa.
8. Penambahan modal BUMDes nihil. Dalam kondisi keuangan yang sangat terbatas, penambahan modal BUMDes ditetapkan Rp0. Artinya, pengembangan usaha desa praktis tertunda, padahal BUMDes diharapkan menjadi salah satu sumber kemandirian ekonomi desa.

Apa yang terjadi di Desa Krandegan menggambarkan secara nyata betapa besar dampak Dana Desa yang tinggal sepertiganya. Banyak program prioritas yang harus dikorbankan, mulai dari infrastruktur, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi.

Ke depan, desa dituntut untuk semakin selektif, transparan, dan inovatif dalam mengelola anggaran yang terbatas, sembari terus mendorong kemandirian desa agar pembangunan tetap berjalan meski dengan sumber daya yang minim. 

Para aparatur desa di Indonesia juga berharap ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang lebih mendukung keberadaan dan perkembangan desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 dan UU Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.