BOYOLALI — Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menegaskan bahwa dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan dampak nyata bagi desa. Ke depan, dapur MBG didorong untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi Desa (Kopdes), termasuk membuka peluang sebagai pemasok bahan baku.

Pernyataan itu disampaikan Yandri dalam acara Ngopi Bareng yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAPDESI (Perhimpunan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) di Kedai Barendo, Desa Banyuanyar, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (13/1/2026).

Yandri hadir bersama Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, serta Staf Khusus Menteri, didampingi Riza Patria. Kehadiran rombongan Kementerian Desa tersebut merupakan bagian dari rangkaian puncak peringatan Hari Desa Nasional yang akan digelar di Boyolali pada Kamis (15/1/2026).

Turut hadir pula dalam acara itu Bupati Boyolali, Agus Irawan serta Wakil Bupati Semarang, Nur Arifah. Juga Kadinas PMD Jawa Tengah dan jajaran Pemda Boyolali. 

Dalam sesi dialog terbuka, para kepala desa dan perangkat desa menyampaikan berbagai pertanyaan dan masukan. Isu yang paling banyak mengemuka berkaitan dengan pemotongan dana desa serta pelaksanaan program KDMP yang dinilai masih memerlukan kejelasan dan keberpihakan terhadap desa.

Menanggapi masukan agar dapur MBG berkontribusi langsung pada ekonomi desa, Yandri menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengeluarkan regulasi yang mengatur agar seluruh dapur MBG memberi dampak positif bagi desa. Salah satu skemanya dengan melibatkan Bumdes dan Kopdes sebagai supplier.

“Program nasional harus menjadi pengungkit ekonomi lokal. Desa tidak boleh hanya menjadi penonton,” ujar Yandri.

Sementara itu, Ketua Umum PAPDESI, Hj. Wargiyati, menyatakan bahwa PAPDESI siap mendukung dan menyukseskan seluruh program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, ia berharap pemerintah pusat juga membuka ruang dialog yang berkelanjutan dan benar-benar mendengarkan aspirasi desa.

Menurut Wargiyati, sejumlah masukan dan keluhan yang disampaikan para kepala desa, seperti pemotongan Dana Desa serta kebijakan terkait Kopdes Merah Putih, perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat desa.

“Desa pada prinsipnya siap menjalankan program pemerintah. Tetapi kami berharap kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi riil desa dan aspirasi para kepala desa,” kata Wargiyati.

Acara ini juga dihadiri para Ketua DPD PAPDESI se-Indonesia serta Ketua dan Pengurus DPC PAPDESI se-Jawa Tengah. Rombongan Menteri Desa disambut langsung oleh Kepala Desa Banyuanyar, Komarudin, beserta jajaran perangkat desa.

Melalui forum ini, pemerintah dan desa diharapkan dapat memperkuat sinergi, sehingga program strategis nasional seperti dapur MBG benar-benar berdampak langsung pada kemandirian dan kesejahteraan desa.