Sebanyak 469 desa di Kabupaten Purworejo bersiap memasuki fase penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Pada tahun ini, masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2018–2026 akan berakhir, sehingga proses regenerasi kepengurusan menjadi agenda yang tak terelakkan. Momentum ini menjadi penting, tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan desa, tetapi juga untuk memperkuat peran BPD sebagai representasi masyarakat desa.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi yang menjadi dasar pembentukan, fungsi, serta kewenangan BPD menjadi hal yang krusial bagi seluruh elemen desa, baik pemerintah desa maupun masyarakat.

BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam regulasi tersebut, BPD diposisikan sebagai mitra sejajar kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Representasi Warga Desa

Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah. Undang-undang juga menegaskan adanya keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam keanggotaan BPD.

Masa jabatan anggota BPD ditetapkan selama delapan tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji. Anggota BPD dapat dipilih kembali paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan desa sekaligus membuka ruang regenerasi yang sehat.

Syarat Menjadi Anggota BPD

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, seseorang dapat menjadi anggota BPD apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan menjaga keutuhan NKRI;
3. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat SMP atau sederajat;
5. Bukan merupakan perangkat desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
7. Merupakan wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Persyaratan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa anggota BPD memiliki integritas, kapasitas, dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi Strategis BPD

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, BPD memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Fungsi tersebut menempatkan BPD sebagai unsur penyeimbang (check and balance) dalam sistem pemerintahan desa.

Hak Anggota BPD

Dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh undang-undang, antara lain:

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat;
3. Memilih dan dipilih dalam struktur kelembagaan BPD;
4. Mendapatkan tunjangan yang bersumber dari APBDes;
5. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
6. Mendapatkan tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa.

Hak-hak ini menjadi bentuk perlindungan negara agar BPD dapat menjalankan perannya secara profesional dan independen.

Regenerasi kepengurusan BPD di 469 desa di Kabupaten Purworejo menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi desa. Dengan memahami regulasi terbaru, terutama UU Nomor 3 Tahun 2024, diharapkan proses pemilihan dan kinerja BPD ke depan semakin berkualitas, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

BPD bukan sekadar lembaga formal, melainkan pilar demokrasi desa yang menentukan arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.