Di tengah pesatnya pertumbuhan koperasi desa dan kelurahan yang kian masif—baik dari sisi legalitas, usaha, hingga jumlah anggota—sebuah ironi muncul menjelang tenggat waktu tahunan. Puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) justru belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kewajiban utama yang menjadi fondasi tata kelola koperasi.

Menjelang deadline akhir Maret, pelaksanaan RAT masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) (www.simkopdes.go.id⁠), baru 3.857 KDKMP yang telah melaksanakan RAT, sementara 25.989 koperasi masih dalam tahap persiapan atau proses pelaksanaan. Di sisi lain, sebanyak 52.201 KDKMP belum melaksanakan RAT sama sekali.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, RAT wajib dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tutup buku, yang secara umum dipahami sebagai batas akhir 31 Maret setiap tahunnya. Dengan waktu yang semakin sempit, tekanan terhadap koperasi untuk segera memenuhi kewajiban tersebut semakin besar.

Ironisnya, dari sisi kelembagaan, capaian KDKMP justru tergolong impresif. Hingga 26 Maret 2026, tercatat 83.384 KDKMP telah berbadan hukum, terdiri dari 8.589 KKMP dan 74.795 KDMP. Artinya, secara legal formal, mayoritas koperasi telah memiliki landasan yang kuat.

Dari sisi usaha, perkembangan juga cukup signifikan. Sebanyak 78.998 KDKMP telah memiliki microsite, menunjukkan adopsi digital yang cukup luas. Selain itu, 29.052 koperasi telah memiliki gerai usaha, dan 32.448 KDKMP memiliki gudang dan gerai yang sudah selesai atau sedang dibangun. Ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi koperasi mulai bergerak dan berkembang di tingkat akar rumput.

Basis sumber daya manusia pun tidak kecil. Tercatat ada 695.697 pengurus, terdiri dari 488.224 laki-laki dan 207.473 perempuan. Sementara jumlah anggota mencapai 1.967.886 orang, dengan komposisi 1.198.298 laki-laki dan 769.588 perempuan. Angka ini mencerminkan besarnya potensi partisipasi dan kekuatan sosial koperasi.

Namun demikian, kemajuan kuantitatif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kualitas tata kelola. RAT sebagai forum tertinggi koperasi masih belum menjadi prioritas di sebagian besar KDKMP. Padahal, melalui RAT, pengurus menyampaikan pertanggungjawaban, anggota melakukan evaluasi, serta arah koperasi ditentukan secara demokratis.

Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara pertumbuhan kelembagaan dan usaha dengan disiplin organisasi. Tanpa RAT, koperasi berisiko kehilangan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan anggota.

Lebih jauh, keterlambatan atau tidak dilaksanakannya RAT juga membawa konsekuensi. Mulai dari teguran administratif, penurunan penilaian kesehatan koperasi, hingga pembatasan akses terhadap program dan bantuan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, koperasi bahkan dapat menghadapi pembekuan hingga pembubaran apabila terus mengabaikan kewajiban tersebut.

Peran pemerintah daerah, pendamping koperasi, dan pemerintah desa menjadi sangat penting untuk mendorong percepatan. Penguatan kapasitas pengurus, peningkatan literasi administrasi dan keuangan, serta pemanfaatan teknologi seperti Simkopdes perlu terus dioptimalkan.

Dengan batas waktu 31 Maret yang tinggal menghitung hari, tantangan terbesar KDKMP bukan lagi pada membangun legalitas atau memperluas usaha, melainkan memastikan disiplin dalam tata kelola. Sebab, koperasi yang besar bukan hanya yang memiliki banyak anggota atau unit usaha, tetapi yang mampu menjaga akuntabilitas dan kepercayaan melalui RAT sebagai jantung organisasi.