JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pusat, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib melibatkan KDMP, BUMDes, dan masyarakat setempat dalam rantai pasok program.

Bahkan, Zulhas menyatakan SPPG yang tidak menggandeng KDMP maupun BUMDes dapat diberikan peringatan hingga sanksi penutupan. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar program strategis nasional benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

Zulhas menyampaikan hal tersebut pada Senin (11/5/2026) dalam sambutan dan arahannya pada acara Musyawarah Nasional (Munas) II PAPDESI di Operation Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan pengurus dan anggota PAPDESI serta sejumlah pejabat pusat yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam forum Munas, PAPDESI mengusulkan agar SPPG diwajibkan menggandeng KDMP dan BUMDes sebagai mitra maupun supplier bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Para peserta Munas menilai desa memiliki potensi besar sebagai pemasok kebutuhan pangan MBG, mulai dari beras, telur, sayuran, ikan, hingga hasil pertanian dan peternakan lainnya.

“Desa jangan hanya menjadi penonton. Program sebesar MBG harus ikut menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” ujar salah satu peserta Munas dalam sidang pembahasan rekomendasi.

Menurut PAPDESI, pelibatan KDMP dan BUMDes akan memberikan efek berganda bagi perekonomian desa. Selain memperkuat kelembagaan ekonomi desa, keterlibatan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan perputaran usaha masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

Karena itu, PAPDESI berharap apa yang disampaikan Zulkifli Hasan tidak berhenti pada dukungan lisan semata, tetapi diwujudkan dalam regulasi yang lebih kuat dan mengikat. Regulasi tersebut dinilai penting agar pelibatan KDMP dan BUMDes dalam MBG menjadi kewajiban dalam sistem pelaksanaan program nasional.

Sejumlah peserta Munas mengingatkan, tanpa aturan yang jelas, rantai pasok MBG dikhawatirkan lebih banyak dikuasai pihak luar sehingga manfaat ekonomi bagi desa menjadi kurang optimal.

Dukungan dan ketegasan yang disampaikan Zulhas pun disambut positif oleh peserta Munas. Mereka menilai langkah tersebut menjadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi desa melalui program-program nasional.

Munas II PAPDESI sendiri diikuti sekitar 1.200 peserta dari 29 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi. Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan desa, mulai dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, penguatan kewenangan desa, perluasan ruang fiskal desa, hingga peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.

Melalui rekomendasi tersebut, PAPDESI berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program sosial untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa yang melibatkan warga dan lembaga desa secara langsung dan berkelanjutan.