Peluncuran operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Nglawak pada Sabtu (16/5) berlangsung meriah. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa koperasi kini tidak lagi sebatas konsep di atas kertas, melainkan mulai bergerak menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sejumlah lokasi, KDKMP bahkan sudah tampak siap beroperasi. Gudang tersedia, gerai usaha mulai dibuka, kendaraan operasional disiapkan, dan pegawai baru mulai direkrut. Namun di balik optimisme itu, muncul satu pertanyaan yang diam-diam mulai ramai dibicarakan: dari mana sebenarnya gaji para karyawan KDKMP akan dibayar? Sampai saat ini, belum ada kejelasan soal sumber dan besaran gaji karyawan KDKMP dari pihak terkait. 

Pemerintah saat ini memang tengah merekrut sekitar 30 ribu manajer koperasi untuk ditempatkan di berbagai KDKMP di Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa gaji para manajer tersebut akan ditanggung selama dua tahun pertama menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan dalam skema KDKMP.

“Kami akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukkan situ dulu. Jadi, enggak ada tambahan baru ke APBN, enggak ada tambahan defisit baru karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5).

Namun penjelasan itu baru menjawab soal manajer koperasi. Sementara untuk para karyawan lainnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai sumber pembiayaannya.

Padahal satu KDKMP direncanakan memiliki sekitar 18 orang karyawan. Mereka akan menangani administrasi, pergudangan, distribusi barang, operasional toko, hingga pelayanan usaha lainnya.

Jika seluruh karyawan tersebut harus dibiayai APBN, tampaknya hal itu akan sangat sulit dilakukan. Selain jumlah kebutuhan anggarannya sangat besar, hingga kini juga belum terlihat adanya pos khusus dalam APBN yang secara eksplisit disiapkan untuk membayar seluruh karyawan KDKMP secara nasional.

Karena itu, skema yang paling mungkin adalah gaji para karyawan diambil dari keuntungan operasional koperasi itu sendiri.

Masalahnya, sebagian besar KDKMP saat ini masih belum beroperasi penuh sebagaimana yang diharapkan. Banyak yang baru memiliki bangunan, kendaraan operasional, dan struktur organisasi, tetapi aktivitas usaha yang benar-benar menghasilkan arus kas stabil belum sepenuhnya berjalan.

Padahal biaya operasional koperasi bukan perkara kecil. Dengan enam orang karyawan saja seperti saat ini, misalnya, kebutuhan gaji sudah cukup besar. Jika masing-masing menerima upah rata-rata setara UMK sekitar Rp2,5 juta per bulan, maka koperasi harus menyiapkan sekitar Rp15 juta hanya untuk biaya tenaga kerja.

Angka itu belum termasuk kebutuhan rutin lain seperti listrik, air, internet, distribusi barang, perawatan kendaraan, dan biaya administrasi harian. Dengan demikian, total biaya operasional bulanan dapat mendekati Rp20 juta.

Artinya, KDKMP harus segera mampu menghasilkan keuntungan usaha yang cukup agar dapat menutup seluruh biaya rutin tersebut. Jika tidak, maka pengeluaran operasional lambat laun akan menggerus modal koperasi yang ada.

Di titik inilah tantangan sesungguhnya dimulai. Sebab membangun gedung, menyediakan kendaraan, dan menggelar seremoni launching mungkin dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Namun membangun koperasi yang benar-benar hidup, produktif, dan mampu menghasilkan keuntungan rutin membutuhkan proses panjang, tata kelola profesional, dan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan KDKMP tidak akan ditentukan oleh seberapa meriah peluncurannya, melainkan oleh kemampuan koperasi menjaga kesehatan usaha dan keberlanjutan operasionalnya dalam jangka panjang.