Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah desa membentuk PPKD atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

PPKD adalah tim atau pejabat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan diberi tugas khusus untuk melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Pembentukan dan tugas PPKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PPKD bertanggung jawab atas seluruh siklus keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Struktur PPKD di Pemerintah Desa

Secara umum, PPKD terdiri dari :

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD.
3. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab PPKD

Kepala Desa (PKPKD) Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki tanggungjawab penuh atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan keuangan desa.

Tugas-tugasnya antara lain:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa.
2. Menetapkan PPKD dan pelaksana kegiatan.
3. Menyetujui dan menandatangani dokumen keuangan seperti APBDes, perubahan APBDes, serta laporan realisasi.
4. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP).
5. Bertanggung jawab terhadap seluruh penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. Sekretaris Desa (Koordinator PPKD)

Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator yang menjembatani proses administratif keuangan desa. Adapun tugasnya meliputi :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) bersama perangkat terkait.
3. Melakukan verifikasi terhadap dokumen keuangan dan SPP.
4. Menyiapkan laporan realisasi serta bahan pertanggungjawaban keuangan desa.
5. Kaur dan Kasi (Pelaksana Kegiatan Anggaran)

Kaur dan Kasi merupakan pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran di bidangnya masing-masing.

Tugasnya antara lain :

1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rencana kegiatan.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan sesuai bidang tugas.
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Desa.

Tujuan Pembentukan PPKD

Pembentukan PPKD bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memastikan setiap rupiah uang desa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Menjamin adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

Pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah yang harus dijaga dengan jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Mari bersama kita kawal keuangan desa agar setiap program benar-benar