Jakarta, 4 November 2025 — Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) melakukan audiensi dengan DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/11). Rombongan AKSI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Irawadi bersama jajaran pengurus.

Kehadiran AKSI diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh anggota DPR RI Saan Mustofa dan Cucun Syamsurijal. Dalam pertemuan tersebut, AKSI menyampaikan sejumlah isu penting yang tengah menjadi perhatian pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Beberapa pokok bahasan yang diangkat meliputi Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, AKSI menyampaikan harapan agar pembiayaan untuk modal koperasi tidak bersumber dari Dana Desa yang selama sepuluh tahun terakhir telah menjadi pilar utama pembangunan desa.

“Kami berharap program KDMP ini tidak menggerus Dana Desa, tetapi menggunakan sumber pendanaan lain. Namun, jika memang harus menggunakan Dana Desa, kami mohon agar pagu anggarannya ditingkatkan sehingga desa tetap bisa membangun dan melaksanakan program yang telah direncanakan dalam RPJMDesa,” ujar Irawadi.

Lebih lanjut, AKSI menekankan pentingnya menjaga semangat dan ruh Undang-Undang Desa, khususnya terkait asas subsidiaritas dan rekognisi, agar kemandirian desa tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, AKSI juga menyoroti lambatnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024. Hingga kini, hampir dua tahun setelah revisi undang-undang tersebut disahkan, PP belum juga diterbitkan. Padahal, adanya PP sangat penting sebagai acuan teknis pelaksanaan berbagai kebijakan desa di lapangan.

Selain itu, AKSI turut memberikan masukan agar BUMDes dan KDMP dapat dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik sebagai pengelola maupun sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG di tingkat desa. Hal ini dimaksudkan agar ada efek positif dari program MBG terhadap Bumdes atau KDMP.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik aspirasi yang disampaikan AKSI. Ia berjanji akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait.

“Nanti akan kami sampaikan, terutama dalam koordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa kementerian lainnya,” kata Dasco.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif antara AKSI dan DPR RI dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih mandiri dan berkeadilan.