Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa untuk membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Keanggotaan TPK terdiri dari unsur :

1. Perangkat Desa yang bukan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
3. Masyarakat.

Jumlah anggota TPK adalah ganjil, paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dengan susunan terdiri dari :

1. Ketua,
2. Sekretaris,
3. Anggota.

Personel TPK diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Nama-nama TPK wajib dicantumkan dalam perencanaan dan pengumuman kegiatan pengadaan.

TPK memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengadaan melalui Swakelola.
2. Menyusun dokumen Lelang.
3. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk pengadaan melalui Penyedia.
4. Memilih dan menetapkan Penyedia.
5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur.
6. Mengumumkan hasil kegiatan pengadaan kepada masyarakat.

TPK dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pengadaan, TPK wajib mematuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, akuntabel, serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan gotong-royong. TPK wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA). Hasil pengadaan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa atau media informasi lain yang mudah diakses.

TPK bukan pelaksana proyek seperti di SKPD, tetapi tim yang membantu Kepala Desa dalam mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa. Model pengadaan di desa mengedepankan swakelola berbasis pemberdayaan masyarakat, bukan tender seperti di instansi lain.