Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan di tingkat desa. Menjelang pelaksanaan Pilkades, muncul pertanyaan yang kerap mengemuka di masyarakat: apakah mantan narapidana dan kepala desa yang pernah mengundurkan diri masih boleh mencalonkan diri kembali?

Pertanyaan ini wajar, mengingat Pilkades bukan hanya soal hak politik, tetapi juga menyangkut etika, kepercayaan publik, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Mantan Narapidana, Masih Punya Hak Mencalonkan Diri

Secara hukum, mantan narapidana pada prinsipnya tetap memiliki hak politik, termasuk hak untuk dipilih dalam Pilkades. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa hak politik seseorang tidak otomatis hilang setelah menjalani hukuman.

Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Telah selesai menjalani masa pidana, dibuktikan dengan dokumen resmi.
2. Tidak sedang dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan.
3. Bersedia mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, terutama jika terkait tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih.
4. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi calon kepala desa sesuai peraturan daerah.

Dengan kata lain, mantan narapidana tetap dapat maju, sepanjang tidak ada larangan hukum yang melekat dan seluruh syarat dipenuhi secara transparan.

Kepala Desa yang Pernah Mundur, Apakah Masih Bisa Maju?

Sementara itu, kepala desa yang pernah mengundurkan diri juga tidak otomatis kehilangan hak untuk mencalonkan kembali. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024  tentang Desa tidak melarang secara tegas mantan kepala desa yang pernah mundur untuk maju kembali, dengan beberapa catatan penting:

1. Pengunduran diri dilakukan secara sah dan disetujui pejabat berwenang.
2. Tidak sedang tersangkut perkara hukum atau sanksi administratif.
3. Belum menjabat dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
4. Memenuhi seluruh persyaratan pencalonan sesuai peraturan daerah setempat.

Namun, jika pengunduran diri dilakukan karena pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran berat lainnya, maka peluang untuk kembali mencalonkan diri bisa gugur, tergantung hasil pemeriksaan dan keputusan otoritas berwenang.

Meski aturan nasional memberi ruang, keputusan akhir tetap berada di tangan panitia Pilkades, yang bekerja berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

1. Panitia memiliki kewenangan untuk:
2. Memverifikasi kelengkapan administrasi
3. Meneliti rekam jejak calon
4. Menentukan kelayakan calon sesuai aturan

Karena itu, setiap bakal calon diwajibkan bersikap terbuka, jujur, dan siap diverifikasi.

Pada prinsipnya, mantan narapidana dan kepala desa yang pernah mundur masih memiliki peluang mengikuti Pilkades, selama tidak melanggar ketentuan hukum dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Namun, di atas segalanya, kepercayaan masyarakat tetap menjadi penentu utama. Pilkades bukan sekadar soal boleh atau tidak, melainkan tentang siapa yang paling layak memimpin dan dipercaya warga desa.