Sejak tahun lalu, aparatur desa beberapa kali turun ke jalan. Spanduk dibentangkan, suara digemakan, tuntutan disampaikan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penolakan terhadap PMK 81 yang berujung pada tidak cairnya Dana Desa tahap kedua tahun 2025.

Tak hanya lewat aksi massa, berbagai jalur juga ditempuh. Lobi dilakukan ke kementerian, DPR RI, DPD RI, hingga lembaga-lembaga terkait. Pertemuan demi pertemuan digelar. Namun hingga kini, hasilnya masih jauh dari harapan.

Aspirasi sudah disampaikan. Pintu sudah diketuk. Tetapi kebijakan tetap bergeming. Pertanyaannya: mengapa?

Lobi dan Ilusi Kesetaraan

Dalam dunia kebijakan publik, lobi kerap dipandang sebagai jalan tengah—lebih halus dari demonstrasi, lebih rasional dari tekanan massa. Namun lobi bukan sekadar soal bertemu pejabat dan menyampaikan keluhan. Ia adalah soal relasi kuasa.

Psikolog sosial John French dan Bertram Raven sejak lama menjelaskan bahwa kekuasaan bersumber dari berbagai hal: jabatan, legitimasi, keahlian, jaringan, hingga kemampuan memberi atau menahan keuntungan. 

Dalam lobi, siapa yang menguasai lebih banyak sumber kekuasaan, dialah yang menentukan arah permainan.

Masalahnya, dalam banyak pertemuan antara aparatur desa dan pengambil kebijakan pusat, relasi itu sejak awal sudah timpang.

Pelobi datang dengan sikap sungkan, bahasa tubuh defensif, bahkan rasa takut menyinggung. 

Dalam psikologi komunikasi, ini dikenal sebagai inferiority positioning—sebuah kondisi mental ketika seseorang menempatkan dirinya lebih rendah dari lawan bicaranya.

Dalam posisi seperti itu, lobi nyaris mustahil efektif. Argumen sekuat apa pun akan terdengar sebagai permohonan, bukan tuntutan.

Ketika Lobi Berubah Menjadi Seremonial

Fenomena ini membuat banyak lobi berubah menjadi seremoni. Ada pertemuan, ada foto, ada notulen. Tapi tak ada perubahan kebijakan.

Geert Hofstede menyebutnya sebagai dampak power distance—jarak kekuasaan yang terlalu lebar antara pengambilalihan keputusan dan pihak yang terdampak kebijakan. Dalam struktur semacam ini, suara dari bawah cenderung dianggap pelengkap, bukan penentu.

Kondisi makin rumit ketika pelobi takut kehilangan akses. Kekhawatiran tidak diajak bertemu lagi, tidak dilayani, atau dicap “terlalu keras” membuat sikap menjadi lunak. Dalam psikologi, ini disebut loss aversion—takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum tentu dimiliki.

Akibatnya, lobi kehilangan taring. Ia menjadi sopan, tapi tidak menggigit.

Mengapa Lobi Aparatur Desa Kerap Gagal? 

Setidaknya ada tiga sebab utama:

Pertama, ketimpangan posisi tawar. Aparatur desa datang tanpa kekuatan struktural yang cukup untuk menekan perubahan kebijakan.

Kedua, minimnya tekanan publik. Tanpa dukungan opini masyarakat dan media, lobi hanya menjadi percakapan tertutup yang mudah diabaikan.

Ketiga, absennya konsolidasi kekuatan. Lobi yang dilakukan sendiri-sendiri, terpecah, dan tidak terkoordinasi sulit menghasilkan efek politik yang nyata. Organisasi datang sendiri-sendiri, bahkan kadang dengan agenda dan tuntutan yang tidak sama. Hal semacam ini menyebabkan proses lobi tidak efektif. 

Dalam teori agenda setting, isu baru dianggap penting jika memiliki gema publik. Tanpa gaung itu, kebijakan akan berjalan sesuai kehendak elite.

Lobi yang Efektif: Bukan Semata Soal Kedekatan

Lobi yang efektif bukan soal seberapa dekat relasi dengan penguasa. Ia soal seberapa kuat posisi saat berbicara.

Ada beberapa prasyarat agar lobi tidak sekadar menjadi formalitas:

1. Desa Harus Datang sebagai Kekuatan, Bukan Pemohon. Aparatur desa mewakili jutaan warga dan ribuan wilayah. Itu adalah kekuatan politik dan sosial yang besar. Sikap mental harus berubah: dari “meminta” menjadi “menuntut hak”.
2. Data dan Regulasi Harus Jadi Senjata Utama. Lobi tanpa data hanya akan menjadi keluhan. Lobi dengan data adalah tekanan. Setiap tuntutan harus berbasis regulasi, dampak fiskal, dan konsekuensi sosial yang jelas.
3. Bangun Tekanan Opini Publik. Kebijakan tidak lahir di ruang hampa. Media, opini publik, dan dukungan masyarakat adalah faktor penentu. Tanpa itu, lobi akan mudah diabaikan.
4. Konsolidasi Organisasi adalah Kunci. Lobi yang dilakukan sendiri-sendiri akan selalu kalah. Sebaliknya, suara yang terorganisir, seragam, dan konsisten akan memaksa negara untuk mendengar.

Desa bukan objek pembangunan. Desa adalah subjek. Dan subjek tidak seharusnya berbicara dengan kepala tertunduk.

Sudah saatnya lobi desa naik kelas. Bukan lagi sekadar didengar, tetapi diperhitungkan.

Lobi bukan soal seberapa sering bertemu pejabat, melainkan seberapa kuat posisi saat berbicara. 

Jika lobi terus dilakukan dengan posisi lemah, hasilnya akan selalu sama: didengar, dicatat, lalu dilupakan.