Kades Lukmanto Bersama Anak dan Istrinya di Depan  Rumah Mereka

Motor dinas itu terparkir di depan rumah semi permanen di Desa Seren, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Bukan rumah pejabat, apalagi simbol kemapanan. Di sanalah Lukmanto,S.Sos, Kepala Desa Seren, menjalani hidup bersama istri dan lima anaknya. 

Sejak dilantik pada 2019, Lukmanto tetap hidup apa adanya. Ia berangkat menjalankan tugas dengan motor dinas desa dan pulang ke rumah sederhana yang nyaris tak mencerminkan jabatan yang ia sandang. Sebelum menjadi kepala desa, Lukmanto adalah buruh potong kayu. Pekerjaan dengan upah harian dan ketidakpastian penghasilan. Latar belakang itulah yang  membentuk cara pandangnya terhadap jabatan: memimpin bukan untuk naik kelas sosial, melainkan untuk melayani.

Gaji Kepala Desa, Nyaris Setara Upah Buruh

Fakta yang jarang disorot publik adalah soal gaji kepala desa. Gaji atau penghasilan tetap (Siltap) Lukmanto yang hanya Rp2,5 juta per bulan itu hanya sedikit di atas Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo yang berada di kisaran Rp2,4 juta. Dengan lima anak sebagai tanggungan, angka tersebut jelas bukan simbol kesejahteraan.

Di sisi lain, beban kerja kepala desa nyaris tanpa batas waktu. Administrasi pemerintahan, tuntutan transparansi, pendampingan pembangunan, hingga kehadiran saat warga menghadapi masalah darurat—semuanya menuntut kesiapsiagaan hampir 24 jam.

Di titik ini, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana negara memberi jaminan yang sepadan kepada aparat desa yang menjadi garda terdepan pelayanan publik?

Hidup Sederhana, Memimpin dari Dekat

Rumah Lukmanto masih berstatus semi permanen. Tidak ada kendaraan pribadi yang mencolok, tidak pula fasilitas berlebih. Kemana-mana, Lukmanto pergi dengan mengendarai motor dinas yang sudah berusia belasan tahun. Ia hadir dalam kehidupan warga sebagai bagian dari mereka—tanpa jarak sosial yang dibuat-buat.

Kedekatan itu bukan sekadar simbol. Ia lahir dari pengalaman hidup yang sama. Lukmanto tahu bagaimana rasanya bergantung pada upah harian, bagaimana sulitnya memenuhi kebutuhan keluarga, dan bagaimana rapuhnya ekonomi rumah tangga desa.

Cermin Banyak Kepala Desa di Indonesia

Kisah Lukmanto sejatinya bukan pengecualian. Ia adalah cermin kehidupan banyak kepala desa di Indonesia. Di balik narasi besar tentang dana desa dan sorotan terhadap segelintir kasus penyimpangan keuangan desa, ada ribuan kepala desa yang hidup sederhana, berpenghasilan terbatas, dan bekerja dalam tekanan.

Namun, stigma sering kali lebih nyaring daripada fakta. Kepala desa kerap dipandang curiga, seolah jabatan itu identik dengan kemewahan dan penyalahgunaan. Kisah seperti Lukmanto jarang mendapat ruang.

Lebih dari Kisah Pribadi

Kisah Lukmanto bukanlah cerita heroik. Ia adalah cerita biasa yang banyak terjadi di Indonesia—dan justru di situlah letak problem strukturalnya. Ketika hidup pas-pasan menjadi kondisi yang lazim bagi kepala desa, ada pertanyaan kebijakan yang patut diajukan kepada negara.

Kisah Lukmanto ini juga seharusnya tidak berhenti sebagai cerita empati tentang satu kepala desa. Ia adalah cermin kondisi struktural yang dialami banyak kepala desa di Indonesia: memikul tanggung jawab besar, bekerja hampir tanpa batas waktu, namun hidup dengan gaji yang nyaris setara upah buruh.

Di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan kehadiran negara hingga ke level paling bawah, kesejahteraan aparatur desa justru kerap tertinggal dari perhatian kebijakan. Jika desa benar-benar ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, maka kepala desa dan aparatur di dalamnya semestinya tidak hanya dibebani amanah, tetapi juga diberi jaminan hidup yang layak—agar pengabdian tidak terus-menerus ditopang oleh kesederhanaan yang dipaksakan.