Desa berada di persimpangan jalan. Bukan karena konflik sosial atau kegagalan pembangunan, melainkan karena arah kebijakan negara yang kian membingungkan dalam memosisikan desa.

Di satu sisi, desa diminta menjadi motor penggerak pembangunan. Di sisi lain, ruang fiskalnya justru menyempit. Dana Desa tahap kedua tahun 2025 tidak dicairkan di lebih dari 30 ribu desa. Sementara anggaran Dana Desa tahun ini hanya tinggal sekitar sepertiganya. Sisanya digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

Penyusutan Dana Desa—baik secara langsung maupun melalui pengalihan fungsi—memunculkan kegelisahan baru di kalangan kepala desa. Bukan semata soal angka, melainkan soal arah. Dari kegelisahan itulah, kini muncul setidaknya tiga arus pikiran yang berkembang di desa-desa.

Arus Pertama: Pagu Dana Desa Ditambah

Kelompok ini berpijak pada logika paling sederhana: beban bertambah, anggaran seharusnya ikut naik. Dalam beberapa tahun terakhir, desa dibebani berbagai program—penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Semua itu membutuhkan biaya, tenaga, dan risiko administratif.

Bagi kelompok ini, penyusutan Dana Desa adalah ironi. Desa diminta berlari lebih cepat, tetapi tali sepatunya dilonggarkan. Mereka tidak menolak program pusat, tetapi menuntut konsistensi: jika desa dijadikan ujung tombak pembangunan, maka negara harus memperkuatnya secara fiskal, bukan justru menguranginya.

Pandangan ini banyak dianut oleh kepala desa yang aktif membangun dan terbiasa berhadapan langsung dengan kebutuhan warga.

Arus Kedua: Dana KDMP Harusnya Dipisahkan dari Dana Desa

Arus kedua lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif. Mereka tidak mempermasalahkan hadirnya koperasi atau program ekonomi desa, tetapi menolak keras jika Dana Desa dijadikan bagian dari skema usaha.

Bagi kelompok ini, Dana Desa adalah dana publik dengan rezim hukum yang ketat. Sementara koperasi adalah entitas bisnis yang mengandung risiko. Ketika keduanya dicampur, batas tanggung jawab menjadi kabur. Jika usaha gagal, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban bukanlah perancang kebijakan, melainkan kepala desa.

Kecemasan ini bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, aparat desa kerap menjadi pihak yang paling rentan dikriminalisasi. Maka kehati-hatian mereka bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan naluri bertahan dalam sistem yang sering kali tidak memberi perlindungan memadai.

Arus Ketiga: Wacana Dana Desa Ditarik ke Pusat

Arus ketiga jarang diucapkan secara terbuka, tetapi terasa menguat. Gagasannya sederhana: karena pemerintah pusat tidak lagi mempercayai desa mampu mengelola Dana Desa, maka pengelolaannya sebaiknya dikembalikan ke pusat. Semua program pembangunan dan pemberdayaan dilakukan oleh pusat. Desa hanya mengerjakan pekerjaan administrasi saja semacam surat layanan. 

Wacana ini juga bisa dipandang sebagai bentuk kemarahan atau keputusasaan para Kepala Desa menyikapi kebijakan pusat yang dinilai makin jauh dari ruh UU Desa yang mereka perjuangkan. 

Namun di sinilah letak persoalan paling serius. Jika Dana Desa ditarik kembali—baik secara langsung maupun melalui pembatasan ekstrem—maka semangat desentralisasi akan runtuh. Desa kembali menjadi kepanjangan tangan birokrasi. Musyawarah desa kehilangan arti. Kepala desa berubah menjadi pelaksana proyek semata.

Ini bukan sekadar soal teknis anggaran, melainkan soal arah kebijakan. 

Masalah utama sesungguhnya bukan pada desa, melainkan pada desain kebijakan. Negara ingin hasil cepat, tetapi lupa membangun fondasi. Koperasi desa adalah gagasan baik, namun tidak bisa dipaksakan berdiri di atas Dana Desa. Apalagi jika risiko kegagalannya ditimpakan kepada pemerintah desa.

Jika negara sungguh ingin memperkuat posisi desa, jalan keluarnya jelas: siapkan skema pembiayaan khusus untuk KDMP di luar Dana Desa. Libatkan desa sebagai mitra, bukan sebagai penanggung risiko.

Sebab Dana Desa bukan dana percobaan. Ia adalah mandat politik dan moral negara kepada desa. Mengutak-atiknya tanpa kehati-hatian sama artinya dengan menggerus kepercayaan yang selama ini dibangun.

Desa tidak menolak perubahan. Desa hanya menolak dijadikan korban kebijakan. Dan di tengah menyusutnya Dana Desa, satu hal perlu ditegaskan kembali: desa ingin kembali mendapatkan haknya sebagaimana diperjuangkan dalam UU Desa.