Kelambanan negara dalam menerbitkan regulasi bukan sekadar persoalan prosedural. Dalam konteks Dana Desa, keterlambatan regulasi berarti terhambatnya pelayanan publik di level paling dasar—desa.

Sejak Dana Desa digulirkan pada 2015, pemerintah memiliki pola yang relatif konsisten. Besaran pagu, mekanisme pencairan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang lazimnya terbit sebelum tahun anggaran berjalan. Pola ini memberi kepastian bagi desa dalam menyusun APBDes dan menjalankan pemerintahan secara tertib.

Namun tahun ini, kepastian itu menghilang. Hingga Februari berjalan, PMK Dana Desa belum juga terbit. Akibatnya, desa dipaksa mengambil keputusan anggaran dalam situasi serba tidak pasti. Sebagian desa menyusun APBDes dengan mengacu pada pagu tahun sebelumnya. Sebagian lain menggunakan pagu sementara yang dibagikan Kementerian Keuangan pada akhir Desember—yang nilainya baru sebagian dari total Dana Desa yang telah direncanakan dalam APBN.

Situasi ini diperparah oleh belum jelasnya pengaturan terkait program KDMP. Tidak ada kepastian apakah anggarannya wajib dimasukkan ke APBDes atau tidak. Jika dimasukkan, ditempatkan sebagai belanja atau pembiayaan? Di lapangan, desa mengambil langkah berbeda-beda. Ketidakseragaman ini bukan hanya menciptakan kekacauan tata kelola, tetapi juga menyimpan risiko hukum di kemudian hari—risiko yang justru akan ditanggung oleh pemerintah desa.

Dampak paling nyata dari kelambanan regulasi ini adalah belum bisanya Dana Desa dicairkan hingga hari ini. Operasional pemerintahan desa terganggu. Insentif kader, guru ngaji, dan guru PAUD/TK belum dapat dibayarkan. Program layanan dasar seperti Posyandu, BLT, internet desa, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur terhambat atau berhenti sama sekali.

Lebaran tinggal beberapa minggu lagi. Bagi masyarakat desa, terutama para penerima insentif, keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi negara, melainkan persoalan pemenuhan kebutuhan hidup.

Masalah ini juga tidak akan selesai seketika ketika PMK akhirnya terbit. Masih ada mata rantai regulasi di tingkat daerah berupa Peraturan Bupati, disusul proses administratif berjenjang dari desa, kecamatan, dinas, hingga KPPN. Rangkaian ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Artinya, keterlambatan hari ini hampir pasti berimplikasi pada tertundanya pencairan Dana Desa beberapa bulan ke depan.

Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa lambatnya penerbitan PMK disebabkan kompleksnya harmonisasi antar kebijakan dan antar program, terutama yang berkaitan dengan pemotongan Dana Desa untuk program KDMP. Jika benar demikian, maka desa kembali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh tarik-menarik kebijakan di tingkat pusat.

Negara seharusnya Pemerintah Pusat tidak membiarkan desa berjalan dalam ketidakpastian. Dana Desa adalah instrumen utama kehadiran negara di akar rumput. Ketika regulasi lambat, Dana Desa tersendat. Ketika Dana Desa tersendat, pelayanan publik di desa ikut melemah.

Kementerian Keuangan perlu segera mengambil langkah tegas. Kepastian regulasi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Desa tidak membutuhkan spekulasi. Desa membutuhkan aturan yang jelas—sekarang, bukan nanti.