Koperasi biasanya lahir dari kebutuhan anggota. Namun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru muncul sebagai kebijakan yang sudah jadi. Ia diperkenalkan, disosialisasikan, lalu didorong untuk segera dijalankan oleh desa. Sejak titik awal itu, pertanyaan tentang watak sejatinya tak terelakkan: apakah KDMP benar-benar koperasi, atau hanya meminjam nama koperasi untuk menjalankan logika korporasi?

Lahir dari Atas, Bukan dari Anggota

Dalam sejarah koperasi, inisiatif selalu bergerak dari bawah. Warga berkumpul, merumuskan kebutuhan bersama, lalu membentuk organisasi ekonomi yang mereka miliki dan kendalikan. KDMP bergerak sebaliknya. Konsepnya dirancang di pusat, lengkap dengan skema usaha dan pembiayaan, kemudian diturunkan ke desa untuk diadopsi.

Pendekatan top-down ini mungkin efisien secara administratif. Namun bagi koperasi, efisiensi semacam itu mengorbankan prinsip paling dasar: kedaulatan anggota. Desa lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana kebijakan ketimbang perumus arah usaha. Koperasi pun bergeser makna—dari gerakan ekonomi warga menjadi instrumen program.

Modal Pinjaman, Resiko di Desa

Skema permodalan KDMP memperkuat kesan tersebut. Koperasi ini dirancang mengakses pembiayaan dari pinjaman perbankan negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dalam praktiknya, risiko pengembalian  bertumpu pada Dana Desa, yang dialihkan (dipotong) selama 6 tahun ke depan. Kebijakan ini membuat desa menyempit ruang fiskal dan kewenangan lokalnya. 

Artinya, desa menanggung beban finansial dari skema yang tidak sepenuhnya mereka rancang. Dalam koperasi sejati, relasi antara modal, risiko, dan kendali berjalan seimbang. Pada KDMP, relasi itu tampak timpang: risiko berada di desa, sementara desain usaha dan sistem ditentukan dari luar.

Model ini lebih menyerupai pembiayaan proyek terstruktur ketimbang penguatan ekonomi berbasis anggota.

Usaha Diseragamkan, Keragaman Desa Terpinggirkan

KDMP juga diarahkan mengelola jenis usaha yang relatif seragam—distribusi pangan, ritel, logistik, klinik, apotek, simpan pinjam—di berbagai wilayah. Pendekatan ini memudahkan integrasi sistem nasional, tetapi sekaligus menyingkirkan kenyataan bahwa desa tidak pernah seragam.

Desa pertanian, pesisir, pegunungan, atau desa dengan basis UMKM memiliki kebutuhan dan peluang yang berbeda. Ketika jenis dan bentuk usaha ditentukan dari pusat, koperasi desa tidak lagi berangkat dari kebutuhan anggota, melainkan dari kepentingan sistem distribusi yang lebih besar. Koperasi pun berpotensi berubah fungsi: dari penguat ekonomi lokal menjadi simpul operasional dalam rantai pasok nasional.

Pengelolaan Eksternal dan Kemandirian

Rencana pengelolaan KDMP oleh Agrinas selama minimal dua tahun diajukan atas nama profesionalisme dan stabilitas manajemen. Argumen ini terdengar masuk akal secara teknokratis. Namun dalam konteks koperasi, persoalannya bukan semata siapa yang paling profesional, melainkan siapa yang berdaulat mengambil keputusan.

Ketika pengelolaan inti diserahkan kepada entitas eksternal, koperasi desa berada pada posisi menunggu kesiapan, bukan membangun kemandirian sejak awal. Risiko terbesarnya bukan pada masa transisi dua tahun itu sendiri, melainkan pada ketergantungan struktural yang bisa terbentuk—dari sistem, jaringan usaha, hingga pola pengambilan keputusan.

Koperasi dalam Nama, Korporasi dalam Pola

Jika dirangkai secara utuh, pola KDMP menunjukkan kecenderungan yang konsisten: ide lahir dari pusat, modal berasal dari pinjaman besar, jenis usaha diseragamkan, dan pengelolaan dipercayakan pada pihak eksternal. Desa berada di ujung pelaksanaan sekaligus penanggung risiko.

Secara hukum, KDMP sah sebagai koperasi. Namun secara praktik, pola tersebut lebih mendekati sebagai korporasi yang didesentralisasikan, dengan koperasi sebagai wadah legal dan desa sebagai unit operasional. Di titik inilah koperasi terasa serasa korporasi.

Catatan

KDMP masih berada pada tahap awal. Justru karena itu, koreksi prinsipil menjadi penting. Penguatan ekonomi desa tidak cukup dengan skala dan kecepatan. Ia membutuhkan partisipasi nyata, kendali anggota, dan ruang bagi keragaman lokal.

Tanpa pembenahan arah, KDMP berisiko dikenang bukan sebagai kebangkitan koperasi desa, melainkan sebagai contoh bagaimana koperasi kehilangan ruhnya ketika terlalu jauh dari prinsip dasar yang seharusnya dijaga.