JAKARTA - Sorotan publik terhadap rencana impor kendaraan untuk desa kian mengeras. Di tengah kritik DPR dan riuh perdebatan di media sosial, Agrinas Pangan Nusantara menyatakan kesiapannya membatalkan impor mobil asal India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)—jika negara memerintahkannya.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026. Tak lama berselang, rekaman konferensi pers tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial, dari WhatsApp hingga TikTok, memantik diskusi publik tentang arah kebijakan pengadaan kendaraan untuk program koperasi desa.

Rencana impor yang dipersoalkan mencakup sekitar 105.000 unit mobil pikap dan kendaraan niaga ringan dari India yang akan digunakan sebagai armada operasional KDMP. Namun kebijakan ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa impor dipilih di tengah kapasitas industri otomotif nasional yang dinilai mampu memproduksi kendaraan sejenis?

Tekanan DPR Menguat

Gelombang tekanan politik menguat sejak Senin, 23 Februari 2026. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, secara terbuka meminta pemerintah menunda bahkan membatalkan rencana impor mobil dari India. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh karena menyangkut skala besar dan berpotensi berdampak langsung pada industri otomotif dalam negeri.

Tekanan itu berlanjut pada 25 Februari 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Sa'id Abdullah menyatakan impor kendaraan untuk kebutuhan koperasi desa berpotensi merugikan perekonomian nasional. Menurutnya, belanja besar negara semestinya diarahkan untuk memperkuat rantai produksi domestik dan memperluas manfaat ekonomi di dalam negeri, bukan membuka ruang impor dalam jumlah masif.

Sikap Agrinas: Menunggu Perintah Negara

Menghadapi tekanan parlemen dan sorotan publik yang terus membesar, Agrinas menempatkan diri sebagai pelaksana kebijakan. Joao menegaskan perusahaan akan taat sepenuhnya pada keputusan pemerintah dan DPR RI, termasuk jika diminta menghentikan atau membatalkan kontrak impor yang telah disepakati.

Sikap itu diambil meskipun proses pengadaan telah berjalan. Agrinas menyatakan siap menanggung konsekuensi bisnis, mulai dari penundaan distribusi kendaraan hingga penyelesaian kontraktual dengan mitra luar negeri, apabila negara memutuskan arah berbeda.

Polemik yang Menyentuh Akar Desa

Viralnya rekaman konferensi pers Agrinas di media sosial membuat polemik ini tak lagi berhenti di ruang parlemen. Isu impor kendaraan kini menyentuh ruang publik desa, memicu perdebatan tentang urgensi, prioritas anggaran, serta makna kemandirian ekonomi desa.

Bagi sebagian pengelola desa dan pegiat koperasi, persoalan ini bukan semata soal armada kendaraan, melainkan soal arah kebijakan: apakah koperasi desa akan dibangun dengan logika pemberdayaan dari bawah, atau justru bergantung pada rantai pasok global.

Menanti Putusan Akhir

Hingga 25 Februari 2026, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kelanjutan impor mobil India untuk KDMP. Namun satu hal jelas: di tengah tekanan politik dari Senayan serta sorotan publik yang menguat di media sosial, Agrinas telah menyatakan sikapnya: siap membatalkan impor jika negara memerintahkannya.

Polemik impor mobil untuk KDMP pada akhirnya bukan sekadar soal asal kendaraan, melainkan cermin cara negara memandang desa. Apakah desa ditempatkan sebagai ruang pemberdayaan yang tumbuh dari kekuatan lokal, atau sekadar titik distribusi kebijakan berskala nasional. Di tengah tekanan parlemen dan riuh opini publik, keputusan pemerintah akan menjadi penanda arah: memilih memperkuat industri dan kemandirian dari dalam, atau kembali bergantung pada pasokan dari luar. Desa, sekali lagi, menunggu keputusan yang menentukan.