Keputusan telah diambil, kontrak diteken, dan uang muka dilaporkan sudah dibayarkan. Namun justru setelah itu polemik menguat. Rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini berada di simpang jalan—diapit tekanan politik dari Senayan dan risiko finansial jika kebijakan tersebut dihentikan di tengah jalan.

Nilai kontrak pengadaan kendaraan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 24 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, Agrinas dikabarkan telah membayarkan uang muka (down payment) sekitar 30 persen, atau  lebih Rp 7 triliun. Fakta ini membuat ruang manuver pemerintah menyempit sejak polemik mencuat ke ruang publik.

Sorotan paling awal datang dari DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara terbuka meminta agar pemerintah menunda dan mengevaluasi rencana impor tersebut. Menurut Dasco, kebijakan berskala besar yang menyentuh kepentingan nasional seharusnya dikaji lebih matang sebelum dilaksanakan. Pernyataan ini membuka pintu resmi DPR untuk masuk lebih jauh ke isu pengadaan Agrinas.

Desakan serupa datang dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Ia menyoroti potensi dampak ekonomi dan fiskal dari impor kendaraan dalam jumlah masif. Said menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang karena berisiko melemahkan industri dalam negeri dan menimbulkan beban keuangan di kemudian hari, terutama jika pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana.

Dari Komisi VII DPR yang membidangi industri, Evita Nursanty mempertanyakan urgensi impor tersebut. Ia menilai industri otomotif nasional masih memiliki kapasitas produksi dan seharusnya menjadi prioritas dalam pengadaan kendaraan niaga. Kritik ini menempatkan persoalan Agrinas bukan semata soal harga, melainkan arah kebijakan industri nasional.

Nada kehati-hatian juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ilham Permana. Ia mengingatkan agar pengadaan kendaraan untuk koperasi desa dilihat dalam kerangka jangka panjang. Menurutnya, efisiensi jangka pendek tidak boleh mengorbankan kepentingan strategis nasional.

Secara kolektif, sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan juga menyuarakan perlunya evaluasi. Mereka menilai kebijakan impor dalam skala besar berpotensi tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri. Sikap fraksi terbesar di DPR ini memperkuat tekanan politik terhadap pemerintah.

Namun tekanan politik tersebut berhadapan langsung dengan realitas kontraktual. Dengan nilai kontrak yang besar dan DP yang telah dibayarkan, pembatalan sepihak berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan konsekuensi hukum. Situasi ini membuat pemerintah berada dalam dilema klasik: mundur berarti mahal, maju berarti terus menuai kritik.

Dalam sejumlah pernyataannya, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan bahwa manajemen siap membatalkan rencana impor mobil dari India tersebut apabila ada perintah resmi dari negara. Ia menyatakan Agrinas akan tunduk pada keputusan pemerintah dan DPR sebagai pemegang mandat kebijakan, meskipun langkah itu berisiko menimbulkan konsekuensi kontraktual bagi perusahaan.

Tekanan lain datang dari masyarakat sipil. Lembaga antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch mendesak transparansi penuh atas proses pengadaan. Di saat yang sama, keberatan dari industri otomotif nasional terus bergulir, meski sebagian besar berlangsung di balik layar.

Di luar tarik-menarik di tingkat pusat, risiko implementasi di tingkat desa juga mulai disorot. Kendaraan yang direncanakan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan menjadi beban baru jika tidak sesuai kebutuhan lapangan atau menambah biaya operasional. Jika itu terjadi, polemik yang kini berpusat di Senayan berpotensi bergeser ke daerah, dengan desa sebagai pihak yang menanggung dampak kebijakan pusat.

Dengan tekanan yang datang dari berbagai arah, jalan tengah tampak menjadi pilihan paling realistis: impor tidak dibatalkan sepenuhnya, tetapi dikoreksi melalui pengurangan jumlah, perubahan skema, atau perakitan di dalam negeri. Namun kompromi semacam itu belum menjawab persoalan mendasar yang dipersoalkan DPR sejak awal—tata kelola kebijakan yang terkesan tergesa dan minim konsolidasi politik.

Pada akhirnya, perkara impor mobil Agrinas bukan soal berani atau tidak membatalkan kontrak, melainkan keberanian negara memastikan bahwa setiap kebijakan besar lahir dari tata kelola yang matang—bukan sekadar diperbaiki setelah terlanjur berjalan.