Bukan seremoni biasa. Ketika hampir seluruh organisasi desa dan aparatur desa di tingkat nasional berkumpul di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026), agenda yang mereka bawa jauh melampaui urusan teknis regulasi. Di forum Diseminasi Keputusan DPD RI Nomor 33/DPDRI/III/2024–2025 yang digelar Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI itu, desa datang dengan satu pesan utama: ada kegelisahan yang kian menumpuk di tingkat tapak.

Forum tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPD RI, perwakilan pemerintah daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi pemerintahan daerah, asosiasi DPRD, serta kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Namun perhatian utama tertuju pada kehadiran organisasi desa, antara lain AKSI, PAPDESI, PP PPDI, DPN PPDI, DPP APDESI, DPP Apdesi Merah Putih, DPP Desa Bersatu, ABPEDNAS, KOMPAKDESI serta sejumlah organisasi dan komunitas desa lainnya.

Secara resmi, agenda pertemuan adalah mendiseminasikan hasil pemantauan dan evaluasi DPD RI terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah terkait tata kelola pemerintahan desa. Acara dibuka oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dilanjutkan keynote speech Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Diseminasi kemudian dipimpin Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow.

Namun ketika sesi diskusi dibuka, arah pembicaraan segera bergerak dari naskah regulasi ke realitas desa. Organisasi aparatur desa memanfaatkan forum itu untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka rasakan, tetapi kerap terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan.

Ketua DPP AKSI Irawadi dan Ketua DPP PAPDESI Wargiyati secara lugas menyampaikan tiga isu krusial: kewenangan desa yang terus menyusut bahkan nyaris hilang, Dana Desa yang berkurang drastis hingga disebut tinggal sekitar sepertiga, serta regulasi yang tumpang tindih dan cepat berubah sehingga  membuat desa berada dalam kebimbangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Wargiyati—yang akrab disapa Mboke oleh anggotanya—menegaskan bahwa  desa pada dasarnya mendukung program-program nasional Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Namun ia mengingatkan, dukungan itu tidak semestinya dibayar dengan pengurangan Dana Desa yang telah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam APBDes.

Kesejahteraaan Hingga Stigma Sumber Korupsi

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto kemudian menambahkan dimensi lain dari persoalan desa. Ia menyoroti kesejahteraan perangkat desa yang masih memprihatinkan. Di banyak daerah, penghasilan tetap perangkat desa masih berada di bawah UMK kabupaten, meskipun mereka disebut sebagai ujung tombak pembangunan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya mengembalikan hak rekognisi dan subsidiaritas yang melekat pada desa. Tanpa dua prinsip tersebut, musyawarah desa berisiko berubah menjadi formalitas belaka dan kehilangan makna sebagai ruang pengambilan keputusan warga.

Dwinanto juga meluruskan persepsi mengenai korupsi di desa. Ia mengakui adanya kasus, tetapi menegaskan bahwa jika dibandingkan dengan lebih dari 75 ribu desa di Indonesia, persentasenya tidak mencapai 1 persen. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan pun relatif kecil dibanding sektor lain. Menurutnya, stigma korupsi desa tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi, apalagi menghentikan, Dana Desa.

Harapan Perangkat Desa

Dari unsur perangkat desa, Ketua DPN PPDI Widhi Hartono dan Ketua DPP PPDI Sarjoko menyampaikan harapan terkait masa depan perangkat desa, mulai dari penghasilan tetap yang dibayarkan rutin langsung dari APBN, kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, hingga kepastian dan perlindungan hukum.

Lebih dari Sekedar Agenda

Rangkaian pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pertemuan di Senayan ini bukan sekadar agenda diseminasi regulasi. Bagi organisasi desa, forum tersebut adalah ruang untuk menyampaikan kegelisahan kolektif: desa diminta menanggung lebih banyak program, tetapi diberi kewenangan dan kepastian anggaran yang semakin sempit.

Sepuluh organisasi desa yang berkumpul di Senayan hari itu pada dasarnya membawa satu pesan sederhana namun mendasar: jika desa tetap ingin dijadikan fondasi pembangunan nasional, maka kewenangan, anggaran, dan martabatnya harus dijaga. Tanpa itu, desa hanya akan menjadi pelaksana kebijakan, bukan lagi subjek pembangunan.