Subuh belum sepenuhnya datang ketika kegelisahan itu datang. Di rumah sederhana yang sunyi, seorang kepala desa terjaga lebih awal dari azan—bukan karena agenda desa, bukan pula karena ambisi jabatan, melainkan karena satu kegelisahan: pagi itu ia tak memiliki uang sama sekali. Tidak di saku. Tidak di rekening. Padahal sebentar lagi istrinya akan bangun, menyiapkan sarapan sederhana, dan bertanya tentang uang belanja. Pertanyaan yang biasa, tetapi pagi itu terasa seperti beban yang menghimpit dada.

Ia duduk lama di tepi ranjang. Diam. Menunduk. Seorang laki-laki tahu, ada harga diri yang ikut diuji ketika ia harus mengakui ketidakmampuan. Namun ada tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sekadar gengsi. Dengan napas yang ditarik dalam-dalam, ia meraih ponsel. Membuka WhatsApp. Mencari satu nama yang ia percaya. Jarinya sempat ragu, lalu mengetik pelan—seakan setiap huruf adalah beban: “Maaf… boleh pinjam dua ratus ribu? untuk kebutuhan hari ini.”

Tak ada kamera. Tak ada sorotan. Tak ada yang tahu. Padahal lelaki ini bukan orang sembarangan. Ia adalah kepala desa—pemimpin ribuan warga. Jabatan yang sering dibayangkan sebagai kursi empuk, penuh fasilitas, bahkan kerap dicurigai sebagai jalan pintas menuju kemewahan. Subuh itu, semua bayangan itu runtuh dalam sunyi.

Sebagai kepala desa, gajinya Rp2,6 juta per bulan. Ia memiliki sawah yang disewakan, menghasilkan sekitar Rp5 juta per bulan. Jika dijumlahkan, penghasilannya sekitar Rp7,5 juta. Angka yang di atas kertas tampak cukup. Bahkan terkesan nyaman bagi sebagian orang. Tetapi hidup tidak berjalan di atas kertas.

Ia menanggung satu istri dan dua anak. Anak sulungnya sudah kuliah: SPP jika dirata-rata Rp1 juta per bulan, ditambah kontrakan Rp500 ribu, dan uang saku Rp1 juta. Anak bungsunya masih SMA boarding school dengan biaya sekitar Rp2 juta per bulan. Total kebutuhan anak-anaknya mencapai Rp4,5 juta setiap bulan. Dari penghasilan Rp7,5 juta, tersisa sekitar Rp3,5 juta.

Dari sisa itulah ia harus menghidupi rumah tangga, membiayai dirinya, dan menanggung beban sosial yang melekat pada jabatan: undangan hajatan yang datang silih berganti, sumbangan kegiatan warga, takziah ketika ada yang meninggal, menjenguk orang sakit, membantu saat musibah. Semua itu tak tertulis di SK, tetapi nyata harus dijalani.

Maka wajar saja bila ia belum punya rumah. Ia masih tinggal di kontrakan sederhana. Kendaraannya hanya motor murah dan satu motor dinas. Tak ada mobil. Tak ada emas di tangan istrinya. Yang ada hanya kelelahan yang sering disembunyikan, dan doa yang dipanjatkan dalam diam.

Dan kisah ini bukan satu-satunya.

Di banyak desa, ada kepala desa dan perangkat desa yang hidup lebih berat. Ada yang hanya menerima gaji tetap (Siltap) tanpa tanah bengkok, tanpa tambahan penghasilan. Ada yang anaknya lebih banyak, kebutuhannya lebih besar, sementara tuntutan sosial tetap sama. Mereka hadir ketika warga membutuhkan, tetapi sering luput ketika stigma datang.

Kisah ini adalah kisah nyata. Ditulis bukan untuk mencari iba dan belas kasihan. Ditulis untuk membuka mata publik yang terlalu lama dicekoki informasi sesat—seolah semua kepala desa dan perangkat desa hidup bergelimang uang, dan sebagian besarnya dari korupsi keuangan desa.

Korupsi memang ada, dan harus diberantas tanpa kompromi. Tetapi menyamaratakan semuanya adalah ketidakadilan baru bagi mereka yang memilih hidup sempit agar bisa tidur tenang.

Mereka jarang bersuara. Tidak pandai membela diri. Mereka bekerja dalam diam—menahan lelah, menahan malu, menahan kekurangan. Ketika desa dituntut maju, mereka berada di barisan depan. Ketika hidup mereka sempit, hampir tak ada yang menoleh.

Ketika matahari akhirnya benar-benar terbit pagi itu, pesan balasan masuk. Uang yang dipinjam telah dikirim: dua ratus ribu rupiah. Jumlah kecil bagi sebagian orang. Namun subuh itu, ia terasa seperti talang air di tengah kemarau panjang. Ia menghela napas panjang—lega bukan karena uangnya, melainkan karena keyakinannya masih utuh.

Sebenarnya ia punya peluang untuk memotong anggaran desa, meminta fee kepada supplier, dan hal yang sejenisnya. Tapi itu tidak ia lakukan. Bukan karena tidak butuh uang, tapi karena ia takut akan sumpahnya saat dilantik dahulu. 

Sebab memimpin sejatinya bukan soal seberapa banyak yang bisa diambil dari jabatan, melainkan seberapa kuat seseorang menahan diri—meski lapar, meski sempit, meski sendirian—untuk tidak mengambil yang bukan haknya.

Ini kisah nyata pada diri seorang kepala desa. Tapi, di luar dirinya, ada ribuan kepala desa dan perangkat desa yang mengalami seperti kisahnya dan mengambil sikap seperti pilihan hidupnya.