Dulu, ribuan kepala desa dan perangkat desa mampu bergerak dalam satu barisan menuntut pengakuan negara terhadap desa. Kini, setelah tuntutan besar itu tercapai, gerakan yang sama justru tampak terpecah ke dalam berbagai organisasi dan kepentingan.

Pada awal dekade 2010-an, Jakarta beberapa kali menjadi saksi bagaimana ribuan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai daerah berkumpul dan menyuarakan aspirasi yang sama. Mereka datang dengan tuntutan yang jelas: negara harus mengakui desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai.

Tekanan politik dari berbagai aksi dan konsolidasi itu pada akhirnya ikut mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini kemudian mengubah wajah tata kelola desa di Indonesia. Desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi memperoleh pengakuan sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang lebih luas.

Namun, jika menengok kembali dinamika gerakan kepala desa pada masa itu, ada satu hal yang mencolok: soliditas. Gerakan kepala desa terlihat jauh lebih kompak dibandingkan dengan kondisi sekarang.

Satu Barisan Perjuangan

Pada masa awal perjuangan, gerakan kepala desa relatif tidak terfragmentasi. Konsolidasi berlangsung dalam satu wadah organisasi yang menjadi simbol perjuangan bersama, yakni Parade Nusantara.

Kondisi ini membuat arah gerakan menjadi jelas. Agenda perjuangan tidak melebar ke banyak isu. Fokusnya tunggal: memperjuangkan lahirnya undang-undang desa yang memberikan kewenangan lebih besar dan alokasi anggaran langsung bagi desa.

Dengan organisasi yang relatif tunggal, mobilisasi massa menjadi lebih mudah. Ketika agenda perjuangan memerlukan tekanan politik di tingkat nasional, ribuan kepala desa dan perangkat desa dapat digerakkan dalam satu komando. Dalam konteks gerakan sosial, situasi seperti ini merupakan modal penting untuk membangun kekuatan politik yang signifikan.

Soliditas tersebut juga ditopang oleh hadirnya figur yang mampu menjadi perekat gerakan. Salah satu tokoh yang sering disebut dalam konteks itu adalah Sudir Santosa. Kehadiran figur sentral semacam ini memudahkan proses konsolidasi dan komunikasi gerakan.

Dalam banyak gerakan sosial, keberadaan tokoh pemersatu memiliki arti penting. Figur tersebut tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara aspirasi di tingkat akar rumput dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional.

Ketika Desa Memperoleh Kewenangan

Setelah UU Desa lahir, situasi desa berubah secara signifikan. Desa mulai menerima alokasi anggaran yang jauh lebih besar melalui program Dana Desa. Dengan adanya dana ini, desa memiliki ruang yang lebih luas untuk membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, dan memperkuat pelayanan publik.

Namun perubahan ini juga membawa konsekuensi baru.

Kepala desa dan perangkat desa kini tidak hanya berperan sebagai pemimpin sosial di tingkat lokal, tetapi juga sebagai pengelola anggaran yang nilainya cukup besar. Administrasi pemerintahan desa menjadi jauh lebih kompleks. Laporan keuangan, sistem aplikasi pemerintah, pengawasan inspektorat, hingga potensi audit dan pemeriksaan hukum menjadi bagian dari keseharian pemerintahan desa.

Beban administratif yang meningkat ini secara tidak langsung menyerap banyak energi kepala desa dan perangkat desa. Waktu dan perhatian yang dulu bisa digunakan untuk membangun konsolidasi gerakan kini lebih banyak tersita untuk pengelolaan pemerintahan di desa masing-masing.

Fragmentasi Organisasi

Seiring waktu, organisasi kepala desa dan perangkat desa juga berkembang menjadi lebih beragam. Selain Parade Nusantara, muncul berbagai organisasi lain seperti APDESI, PAPDESI, APDESI Merah Putih, AKSI, DPN PPDI, DPP PPDI dan sejumlah asosiasi sejenis yang menaungi kepala desa, perangkat desa, dan BPD. 

Di satu sisi, keberagaman organisasi ini menunjukkan dinamika demokrasi di tingkat desa. Namun di sisi lain, fragmentasi organisasi juga membuat gerakan kepala desa tidak lagi berada dalam satu barisan yang solid.

Perbedaan organisasi sering kali diikuti oleh perbedaan agenda, strategi, dan pendekatan dalam menyuarakan aspirasi desa. Dalam kondisi seperti ini, suara kolektif kepala desa menjadi lebih tersebar ke berbagai kanal organisasi.

Dari Gerakan ke Pengelolaan Kekuasaan

Perubahan paling mendasar sebenarnya terletak pada pergeseran fokus gerakan. Pada masa sebelum UU Desa lahir, kepala desa berada dalam posisi yang relatif sama: kewenangan terbatas, anggaran kecil, dan posisi politik yang tidak terlalu kuat. Kondisi ini menciptakan solidaritas alami di antara mereka.

Setelah desa memperoleh kewenangan dan anggaran yang lebih besar, fokus kepala desa berubah. Energi yang dulu diarahkan untuk memperjuangkan pengakuan desa kini lebih banyak digunakan untuk mengelola kewenangan yang sudah dimiliki.

Kepala desa harus mengurus pembangunan desa, menjaga stabilitas sosial, mengelola program pemerintah, dan membangun hubungan dengan berbagai pihak di tingkat daerah. Dalam situasi seperti ini, ruang untuk konsolidasi gerakan nasional menjadi semakin terbatas.

Politik Lokal dan Kepentingan Desa

Perubahan lainnya juga terlihat pada menguatnya dinamika politik lokal. Dengan adanya anggaran yang lebih besar dan kewenangan yang lebih luas, posisi kepala desa menjadi semakin strategis dalam peta politik lokal.

Sebagian kepala desa mulai membangun jejaring politik dengan elit daerah. Sebagian lainnya lebih fokus pada pengembangan ekonomi desa atau stabilitas pemerintahan di wilayahnya. Kepentingan desa juga semakin beragam: ada desa wisata, desa pertanian, desa industri, hingga desa yang berada di wilayah perkotaan.

Keragaman kondisi ini membuat agenda gerakan menjadi semakin sulit disatukan dalam satu narasi perjuangan seperti pada masa awal.

Paradoks Gerakan Desa

Ada sebuah paradoks menarik dalam perjalanan gerakan desa di Indonesia. Gerakan itu justru melemah setelah sebagian besar tuntutannya terpenuhi.

Ketika desa masih berada dalam posisi lemah, solidaritas gerakan muncul secara alami. Namun ketika desa telah memperoleh kewenangan dan sumber daya yang lebih besar, perhatian para pemimpinnya beralih pada pengelolaan kekuasaan di tingkat lokal.

Paradoks ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam gerakan kepala desa. Banyak gerakan sosial mengalami pola yang sama: kuat ketika memperjuangkan sesuatu, tetapi melemah setelah kemenangan diraih.

Dalam konteks desa, kemenangan itu adalah pengakuan negara terhadap desa melalui UU Desa dan alokasi Dana Desa. Namun kemenangan tersebut juga membawa tantangan baru: bagaimana menjaga semangat kolektif di tengah meningkatnya kewenangan dan kepentingan yang beragam.

Menjaga Semangat Kebersamaan

Perjalanan gerakan kepala desa menunjukkan bahwa kekuatan terbesar gerakan tersebut pada masa lalu terletak pada satu hal sederhana: kebersamaan.

Soliditas organisasi, adanya figur pemersatu, dan kesamaan nasib telah menciptakan energi kolektif yang mampu mendorong perubahan besar dalam kebijakan nasional.

Kini, ketika desa telah memperoleh ruang yang lebih luas dalam sistem pemerintahan, tantangan yang dihadapi pun berubah. Persoalannya bukan lagi bagaimana memperjuangkan pengakuan negara terhadap desa, melainkan bagaimana menjaga semangat kebersamaan di tengah dinamika organisasi dan kepentingan yang semakin beragam.

Pada akhirnya, masa depan gerakan desa mungkin tidak lagi ditentukan oleh seberapa keras tuntutan yang disuarakan, tetapi oleh kemampuan para pemimpin desa untuk mengingat kembali pelajaran dari masa lalu: bahwa perubahan besar sering kali lahir dari satu barisan yang bergerak bersama.