Bayan, Purworejo — Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kecamatan Bayan mengalami penurunan drastis pada tahun 2026. Jumlah penerima yang pada tahun 2025 mencapai 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini tinggal 160 KPM dari total 25 desa yang ada. 

Dengan nilai bantuan Rp300.000 per bulan selama 12 bulan, total anggaran BLT DD tahun 2025 tercatat sekitar Rp1.998.000.000. Namun pada tahun 2026, anggaran yang tersedia hanya Rp576.000.000. Penurunan ini setara dengan sekitar 71,2 persen, baik dari sisi jumlah penerima maupun total anggaran.

Penurunan tajam tersebut tidak terlepas dari merosotnya alokasi Dana Desa. Jika pada tahun sebelumnya rata-rata desa di Kecamatan Bayan menerima Dana Desa berkisar antara Rp700 juta hingga Rp1 miliar, maka pada tahun 2026 hanya sekitar Rp300 juta per desa. Penurunan ini diperkirakan berada pada kisaran 57 hingga 70 persen.

Kondisi ini memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian kebijakan. Salah satu yang paling terasa adalah pengurangan jumlah penerima BLT DD agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran desa.

“Situasinya memang berat. Dengan dana yang jauh berkurang, kami harus benar-benar selektif agar bantuan tepat sasaran,” ujar Kades Krandegan, Dwinanto. 

Penetapan penerima BLT DD dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di masing-masing desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Prioritas diberikan kepada warga miskin ekstrem dan kelompok rentan.

Beberapa desa masih mencatat jumlah penerima relatif tinggi, seperti Desa Besole dengan 20 KPM, Desa Kalimiru sebanyak 15 KPM, serta Desa Grantung dan Sambeng masing-masing 12 KPM. Sementara itu, Desa Krandegan hanya menetapkan 1 KPM, menjadi yang paling sedikit di wilayah tersebut.

Meski jumlah penerima berkurang drastis, pemerintah desa berharap program BLT Dana Desa tetap mampu menjadi bantalan sosial bagi warga yang paling membutuhkan. Namun, penurunan ini sekaligus menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan kebijakan anggaran di tingkat pusat berdampak langsung hingga ke masyarakat desa.