Menjelang Lebaran, seorang kepala desa tampak tetap menjalani aktivitas seperti biasa—melayani warga, menghadiri rapat, dan memastikan urusan desa berjalan lancar. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang ia pendam. Kebutuhan keluarga semakin dekat di depan mata, sementara penghasilan tetap (Siltap) yang ia harapkan belum juga cair. Ia tetap tersenyum di hadapan masyarakat, meski dalam hati terus bertanya: kapan hak itu benar-benar diterima?

Kondisi tersebut bukan hanya dialami satu orang. Di berbagai daerah, ribuan perangkat desa menghadapi situasi serupa: bekerja tanpa kepastian penghasilan, bahkan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tiba.

Salah satu contoh terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dari total 326 desa yang ada, belum satu pun menerima pencairan Siltap sejak Januari 2026.

Hal itu diungkapkan oleh Prapto, Kepala Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, kepada Krandegan.id. Ia menyebut hingga saat ini perangkat desa di wilayahnya masih menunggu kejelasan pencairan hak tersebut.

“Lebaran tinggal hitungan hari, tapi Siltap belum cair. Kami tetap kerja, tetap melayani masyarakat, tapi hak kami seperti tidak dianggap prioritas,” ungkapnya pada Kamis (19/3). 

Selama berbulan-bulan, perangkat desa tetap menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, meski tanpa kepastian penghasilan. Banyak di antara mereka terpaksa berutang, menunda kebutuhan keluarga, hingga mengorbankan momen kebahagiaan Lebaran.

Penyebab Siltap Tidak Kunjung Cair

Keterlambatan ini bukan tanpa sebab. Namun yang menjadi persoalan, penyebabnya justru berulang setiap tahun:

1. APBDes Belum Disahkan. Pengesahan APBDes yang molor membuat desa tidak memiliki dasar hukum untuk mencairkan Siltap.
2. Perbup ADD Belum Selesai. Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi dasar teknis pencairan. Jika regulasi ini belum ditetapkan, maka pencairan otomatis tertahan.
3. Dana Belum Tersedia di Kas Daerah. Siltap bersumber dari ADD yang merupakan dana transfer ke daerah. Ketika dana belum masuk atau kas daerah belum siap, maka perangkat desa kembali menjadi pihak yang harus menunggu.

Masalah Lama yang Terus Berulang

Persoalan keterlambatan Siltap sejatinya bukan hal baru. Masalah ini sudah lama berulang dan diperjuangkan serta disuarakan oleh para kepala desa dan perangkat desa melalui berbagai organisasi mereka.

Desakan demi desakan terus dilakukan agar ada sistem yang mampu menjamin kepastian pembayaran penghasilan perangkat desa.

Merespons hal tersebut, pemerintah pusat akhirnya memberikan harapan baru. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Siltap direncanakan akan dibayarkan secara rutin setiap bulan langsung dari rekening kas negara.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan klasik yang selama ini terjadi di daerah.

Namun demikian, hingga saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap finalisasi di pemerintah pusat.

Harapan yang Tak Boleh Kembali Tertunda

Bagi perangkat desa, janji tersebut tentu menjadi secercah harapan. Namun mereka berharap, kebijakan ini tidak kembali tertunda atau berhenti pada wacana semata.

Kasus di Pandeglang dan beberapa kabupaten lain menjadi pengingat bahwa tanpa sistem yang kuat dan komitmen nyata, keterlambatan Siltap akan terus berulang dan menjadi beban tahunan.

Momentum Lebaran tahun ini kembali menegaskan satu hal: di balik pelayanan publik yang tetap berjalan, ada ribuan perangkat desa yang menahan beban dalam diam.

Karena pada akhirnya, desa yang kuat tidak hanya dibangun dari program, tetapi juga dari kepastian kesejahteraan para pelayannya.