Di tengah sorotan publik terhadap skema pembiayaan dan asal pengadaan, pemerintah mulai mendistribusikan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Puluhan truk dan mobil pick-up kini telah tiba di sejumlah daerah. Namun di balik distribusi itu, muncul pertanyaan besar: sejauh mana desa siap menanggung beban pembiayaan yang akan dicicil melalui dana desa hingga enam tahun ke depan?

Distribusi tahap awal dilakukan di Jawa Timur dengan sejumlah kabupaten sebagai daerah percontohan. Kabupaten Lamongan menjadi yang paling awal dan terbesar dalam penyaluran. Pada 15 Maret 2026, pemerintah menyalurkan sekitar 50 unit truk operasional, disusul pada 17 Maret 2026 dengan penyerahan 20 unit kendaraan pick-up. Total sekitar 70 unit kendaraan telah diterima dalam tahap awal.

Di Kabupaten Ngawi, penyerahan dilakukan pada 19 Maret 2026 dengan total 40 unit truk operasional. Pada tanggal yang sama, Kabupaten Tulungagung menerima 8 unit truk, sementara Kabupaten Ponorogo mendapatkan 29 unit truk operasional KDMP.

Kendaraan-kendaraan tersebut mulai dimanfaatkan oleh koperasi desa yang dinilai telah siap secara kelembagaan dan operasional. Pemerintah berharap armada ini mampu mempercepat distribusi logistik desa, memperluas jangkauan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Namun, pengadaan kendaraan ini bukan tanpa konsekuensi. Program KDMP dirancang dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3 miliar per koperasi desa. Kendaraan dan sarana pendukungnya akan menjadi aset desa, tetapi pembayarannya dilakukan secara bertahap menggunakan dana desa selama enam tahun ke depan.

Skema ini memunculkan perdebatan. Di satu sisi, pemerintah menilai pendekatan tersebut sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi desa. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa skema cicilan dapat membebani keuangan desa, terutama jika pengelolaan KDMP tidak berjalan optimal.

Sorotan juga mengarah pada proses pengadaan kendaraan yang melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara, salah satu BUMN di bawah holding Danantara. Penggunaan kendaraan impor, seperti produk asal India Mahindra, turut memicu kritik terkait kualitas, layanan purna jual, hingga keberpihakan terhadap industri otomotif dalam negeri. Isu ini bahkan telah menjadi perhatian di tingkat DPR RI.

Distribusi kendaraan KDMP mungkin menjadi simbol percepatan pembangunan desa. Namun, di balik deru mesin truk dan mobil yang mulai beroperasi, tersimpan pertaruhan besar: apakah investasi ini benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa, atau justru menjadi beban baru yang harus ditanggung dalam jangka panjang. Waktu—dan tata kelola di tingkat desa—akan menjadi penentu jawabannya.