Rencana penerapan work from home (WFH) pasca Lebaran 2026 kembali mengemuka sebagai bagian dari upaya efisiensi nasional. Pemerintah menyatakan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta menjaga produktivitas kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya pada 21 Maret 2026, menyebutkan bahwa skema kerja fleksibel, termasuk WFH, akan diterapkan setelah periode Lebaran. Kebijakan ini ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan dianjurkan bagi sektor swasta sebagai bagian dari strategi efisiensi energi dan pengelolaan mobilitas.

Meski demikian, kebijakan tersebut hingga kini belum sepenuhnya final dan masih menunggu pembahasan lintas kementerian terkait. Hal ini menunjukkan bahwa skema pelaksanaan, termasuk teknis di lapangan, masih sangat mungkin mengalami penyesuaian. 

Lalu, bagaimana dengan pemerintah Desa? 

Di atas kertas, WFH menawarkan sejumlah keunggulan. Mobilitas berkurang, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas kerja diharapkan tetap terjaga. Kebijakan ini masuk akal bagi kawasan perkotaan yang padat, dengan jarak tempuh panjang dan tingkat kemacetan tinggi. Dalam konteks tersebut, setiap perjalanan yang dipangkas berkontribusi pada efisiensi energi.

Namun, realitas di desa menunjukkan gambaran yang berbeda. Aparatur desa umumnya tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan kantor pemerintahan. Jarak tempuh yang hanya berkisar satu hingga tiga kilometer, bahkan dapat dijangkau dengan berjalan kaki, membuat konsumsi bahan bakar menjadi relatif kecil. Tidak ada kemacetan berarti, dan mobilitas berlangsung secara sederhana.

Dalam kondisi seperti ini, asumsi bahwa aktivitas kerja aparatur desa membebani konsumsi energi menjadi kurang relevan. Efisiensi yang ingin dicapai melalui WFH justru tidak memiliki dampak signifikan. Bahkan, jika dipaksakan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Pemerintah desa pada dasarnya adalah garda terdepan pelayanan publik. Berbagai kebutuhan administratif warga—mulai dari surat keterangan, pengurusan data kependudukan, hingga layanan sosial—menuntut kehadiran langsung aparatur. Interaksi tatap muka bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pelayanan itu sendiri.

Jika pola kerja WFH diterapkan tanpa penyesuaian, pelayanan berisiko terganggu. Warga bisa menghadapi ketidakpastian, harus datang berulang kali, atau mengalami keterlambatan dalam mendapatkan layanan. Dalam konteks ini, efisiensi bagi aparatur justru dapat berbanding terbalik dengan efektivitas pelayanan bagi masyarakat.

Selain itu, kesiapan infrastruktur digital di desa juga belum sepenuhnya merata. Banyak proses administrasi yang masih mengandalkan dokumen fisik dan sistem manual. Selain infrastruktur digital, literasi digital bagi warga dan pemerintah desa juga masih terbatas. Tanpa dukungan sistem dan kemampuan yang memadai, WFH tidak hanya sulit diterapkan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kerja.

Karena itu, pendekatan kebijakan yang seragam menjadi kurang tepat. Desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota, baik dari sisi geografis, sosial, maupun administratif. Memberikan ruang penyesuaian bagi pemerintah daerah hingga tingkat desa menjadi langkah yang lebih bijak.

Fleksibilitas internal, seperti pengaturan jadwal kerja atau pembagian tugas antara pelayanan langsung dan administrasi, dapat menjadi alternatif tanpa harus mengorbankan kualitas layanan. Dengan cara ini, semangat efisiensi tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, esensi pemerintahan desa terletak pada kedekatan—bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. Kantor desa adalah pusat interaksi warga, tempat berbagai urusan diselesaikan secara cepat dan langsung. Menjaga keberadaan dan fungsinya tetap optimal menjadi hal yang tidak tergantikan.

WFH mungkin menjadi solusi bagi kota. Namun bagi desa, bekerja dari kantor tetap merupakan pilihan yang paling rasional.