Pemerintah menetapkan alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam APBN 2026 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Dari daftar tersebut, satu nama muncul paling atas dan menyita perhatian: Badan Gizi Nasional (BGN).

Lembaga ini tercatat memperoleh anggaran Rp 268 triliun—terbesar di antara seluruh kementerian dan lembaga negara. Angkanya melampaui Kementerian Pertahanan yang berada di posisi kedua dengan Rp 187,10 triliun, serta Kepolisian RI Rp 146,05 triliun.

Berikut urutan lengkap anggaran kementerian dan lembaga negara dari yang terbesar hingga terkecil:

1. Badan Gizi Nasional — Rp 268 triliun
2. Kementerian Pertahanan — Rp 187,10 triliun
3. Polri — Rp 146,05 triliun
4. Kementerian Pekerjaan Umum — Rp 118,5 triliun
5. Kementerian Kesehatan — Rp 114 triliun
6. Kementerian Agama — Rp 88,89 triliun
7. Kementerian Sosial — Rp 84,44 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi — Rp 61,87 triliun
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah — Rp 56,68 triliun
10. Kementerian Keuangan — Rp 52,01 triliun
11. Kementerian Pertanian — Rp 40,14 triliun
12. Kementerian Perhubungan — Rp 28,48 triliun
13. Kejaksaan — Rp 20,25 triliun
14. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan — Rp 18,84 triliun
15. Badan Intelijen Negara — Rp 16,67 triliun
16. Mahkamah Agung — Rp 14,75 triliun
17. Kementerian Kelautan dan Perikanan — Rp 13 triliun
18. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman — Rp 10,89 triliun
19. Kementerian Luar Negeri — Rp 10,22 triliun
20. Kementerian ESDM — Rp 10,11 triliun
21. DPR — Rp 9,89 triliun
22. Kementerian ATR/BPN — Rp 9,49 triliun
23. Kementerian Komunikasi dan Digital — Rp 8,62 triliun
24. Kementerian Dalam Negeri — Rp 7,8 triliun
25. Badan Pusat Statistik — Rp 6,92 triliun
26. BPK — Rp 6,83 triliun
27. Otorita IKN — Rp 6,26 triliun
28. BRIN — Rp 6,14 triliun
29. Kementerian Kehutanan — Rp 6,03 triliun
30. Kementerian Hukum — Rp 4,22 triliun
31. Kementerian Ketenagakerjaan — Rp 3,86 triliun
32. Kementerian Kependudukan/BKKBN — Rp 3,63 triliun
33. KPU — Rp 3,53 triliun
34. BSSN — Rp 3,49 triliun
35. BMKG — Rp 2,67 triliun
36. Bappenas — Rp 2,59 triliun
37. BPKPB Batam — Rp 2,52 triliun
38. Kementerian Desa — Rp 2,50 triliun
39. Kementerian Perindustrian — Rp 2,50 triliun
40. Bawaslu — Rp 2,47 triliun
41. BPKP — Rp 2,37 triliun
42. Badan Informasi Geospasial — Rp 2,27 triliun
43. BPOM — Rp 2,24 triliun
44. Kementerian Transmigrasi — Rp 1,90 triliun
45. Kementerian Pariwisata — Rp 1,85 triliun
46. Badan Karantina Indonesia — Rp 1,79 triliun
47. Bakamla — Rp 1,75 triliun
48. BNPT — Rp 1,71 triliun
49. KPK — Rp 1,58 triliun
50. Basarnas — Rp 1,55 triliun
51. BNN — Rp 1,51 triliun
52. Kementerian Kebudayaan — Rp 1,50 triliun
53. Kementerian Perdagangan — Rp 1,40 triliun
54. Kementerian Lingkungan Hidup — Rp 1,39 triliun
55. Kemenpora — Rp 1,15 triliun
56. TVRI — Rp 1,15 triliun
57. LPP RRI — Rp 997,70 miliar
58. Kementerian Koperasi — Rp 962,04 miliar
59. Badan Penyelenggara Haji — Rp 579,03 miliar
60. BPJPH — Rp 551,84 miliar
61. Kementerian UMKM — Rp 546,59 miliar
62. BP2MI — Rp 546,36 miliar
63. BKN — Rp 639,46 miliar
64. BNPB — Rp 490,96 miliar
65. BNPP — Rp 469,61 miliar
66. BPIP — Rp 384,86 miliar
67. Mahkamah Konstitusi — Rp 379,33 miliar
68. Perpustakaan Nasional — Rp 377,99 miliar
69. Kemenko Polhukam — Rp 357,99 miliar
70. PPATK — Rp 333,57 miliar
71. Kemenko Pemberdayaan — Rp 333,68 miliar
72. Kementerian BUMN — Rp 280,31 miliar
73. ANRI — Rp 279,33 miliar
74. Kemenko Infrastruktur — Rp 262,55 miliar
75. LPSK — Rp 259,22 miliar
76. Ombudsman RI — Rp 251,97 miliar
77. Kemenko PMK — Rp 236,70 miliar
78. Bapanas — Rp 233,29 miliar
79. LKPP — Rp 216,26 miliar
80. KemenPPPA — Rp 214,11 miliar
81. Lemhannas — Rp 212,02 miliar
82. Kemenko Pangan — Rp 206,98 miliar
83. KY — Rp 195,25 miliar
84. BSN — Rp 190 miliar
85. KPPU — Rp 163,49 miliar
86. Komnas HAM — Rp 161,62 miliar
87. Bapeten — Rp 117,74 miliar

Daftar tersebut memperlihatkan kontras yang mencolok. Di satu sisi, terdapat lembaga dengan anggaran ratusan triliun rupiah. Di sisi lain, sejumlah lembaga pengawas dan penunjang hanya memperoleh ratusan miliar.

Kondisi ini menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal masih bertumpu pada sektor strategis seperti pertahanan, keamanan, dan infrastruktur. Sementara itu, lembaga pengawasan, meski penting bagi demokrasi dan akuntabilitas, berada di lapisan bawah dalam struktur anggaran.

Pada titik inilah publik perlu membaca lebih dalam. Anggaran negara bukan sekadar angka, melainkan refleksi prioritas. Ketika satu lembaga berada jauh di atas yang lain, pertanyaan tentang dasar kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat menjadi tak terelakkan.