Satu tahun lalu, tepatnya Senin, 3 Maret 2025, dalam rapat terbatas kabinet, Presiden Prabowo Subianto menggulirkan gagasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Targetnya tidak kecil: 70–80 ribu unit berdiri serentak di desa dan kelurahan.

Dalam tempo kurang dari dua belas bulan, gagasan itu berkembang menjadi rangkaian regulasi berlapis, pembangunan infrastruktur masif, hingga penataan ulang fiskal desa. Refleksi satu tahun KDKMP bukan hanya soal jumlah koperasi yang berdiri, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan besar diuji di akar rumput.

Dari Gagasan ke Gerak Nasional

Selasa, 18 Maret 2025, terbit Surat Edaran Menteri Koperasi yang mengatur percepatan pembentukan KDKMP — mulai dari musyawarah desa, penyusunan kepengurusan, hingga legalisasi badan hukum.

Sembilan hari kemudian, Kamis, 27 Maret 2025, lahir Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang memerintahkan kementerian dan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan dan pembinaan koperasi desa.

Momentum berikutnya hadir pada Senin, 21 Juli 2025, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang membuka akses pinjaman dan mekanisme pembiayaan bagi KDKMP. Di hari yang sama, dilakukan peluncuran kelembagaan 80 ribu KDKMP di Klaten—sebuah simbol bahwa proyek ini telah menjadi agenda strategis nasional. Acara itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo di Desa Bentangan. 

Infrastruktur dan Penguatan Fiskal

Selasa, 12 Agustus 2025, terbit Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme persetujuan kepala desa dalam penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembiayaan koperasi.

Kemudian, Jumat, 17 Oktober 2025, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan 80 ribu gedung dan gerai KDKMP.

Lima hari berselang, Rabu, 22 Oktober 2025, terbit Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mempercepat pembangunan gudang, gerai, dan sarana distribusi koperasi.

Koperasi desa pun memasuki fase fisik—bangunan berdiri, sistem distribusi dirancang, kendaraan disiapkan.

Dinamika Dana Desa

Titik refleksi penting muncul pada Rabu, 19 November 2025, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Regulasi ini menyesuaikan pengalokasian dan pencairan Dana Desa 2025 dengan prioritas dukungan terhadap KDMP.

Dampaknya terasa di lapangan: Dana Desa tahap kedua tidak cair di lebih dari 30 ribu desa. Pemerintah menyatakan langkah ini untuk mendukung percepatan pembangunan koperasi.

Respons pun muncul. Senin, 8 Desember 2025, kepala desa menggelar aksi di Jakarta, menuntut pencairan Dana Desa tahap kedua dan evaluasi kebijakan tersebut. Namun sampai tahun berganti, tuntutan itu tidak pernah dikabulkan oleh pemerintah pusat. 

Tahun berganti masuk ke 2026, dan arah kebijakan berlanjut. Senin, 9 Februari 2026, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan 58,03 persen Dana Desa 2026 dialokasikan untuk KDMP, sementara sisanya menjadi Dana Desa reguler.

Dukungan fiskal terhadap koperasi menjadi bagian dari desain anggaran tahunan.

Ekspansi Infrastruktur

Pada akhir Februari 2026, muncul kabar pemesanan 150 ribu unit mobil untuk KDKMP, dengan 105 ribu unit di antaranya diimpor dari India. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 30 ribu gudang dan gerai rampung hingga April 2027. Gudang dan gerai yang selesai dibangun disebut akan dikelola terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada koperasi setelah dua tahun.

Skalanya besar. Geraknya cepat.

Refleksi Atas Prinsip Koperasi

Namun koperasi memiliki prinsip dasar: keanggotaan sukarela, kendali demokratis, partisipasi ekonomi anggota, dan kemandirian.

Dari perspektif ini, refleksi menjadi penting.

Dengan target puluhan ribu unit dan dorongan administratif yang kuat, muncul pertanyaan apakah seluruh koperasi lahir dari kebutuhan riil warga atau dari tuntutan percepatan kebijakan. Dalam prinsip koperasi, kekuatan utama justru bertumpu pada partisipasi anggota—baik dalam modal maupun transaksi.

Skema pembiayaan melalui pinjaman dan alokasi Dana Desa menunjukkan komitmen negara yang besar. Namun ketergantungan fiskal yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri. Koperasi yang terlalu disangga anggaran bisa menghadapi ujian ketika dukungan menyusut.

Selain itu, model pembangunan infrastruktur yang terpusat dan diserahkan bertahap kepada koperasi memunculkan pertanyaan tentang ruang kendali anggota sejak awal.

Demikian pula soal sektor usaha yang seragam sesuai instruksi pusat, dan bukan berdasarkan potensi lokal desa menjadi catatan tersendiri atas masa depan usaha KDKMP. 

Ujian Keberlanjutan

Satu tahun pertama KDKMP adalah fase mobilisasi—regulasi lengkap, pembiayaan disiapkan, infrastruktur dibangun. Namun keberlanjutan koperasi tidak ditentukan oleh jumlah gedung atau kendaraan, melainkan oleh transaksi riil dan manfaat yang dirasakan anggota.

Jika distribusi berjalan efektif dan koperasi benar-benar menjadi simpul ekonomi, KDKMP berpotensi menjadi jaringan ekonomi rakyat terbesar dalam sejarah Indonesia.

Namun jika partisipasi anggota lemah dan model bisnis tidak matang, maka tantangan keberlanjutan akan muncul cepat atau lambat.

Refleksi satu tahun ini menunjukkan satu hal: ambisi telah diletakkan tinggi.

Kini yang diuji bukan lagi kecepatan membangun, melainkan kemampuan menjaga agar koperasi benar-benar tumbuh dari dan untuk anggotanya.