Kebingungan di kalangan kepala desa mencuat setelah terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026 khususnya terkait periodisasi dan masa jabatan. Banyak yang menganggap, isi PP tersebut bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024. Jika dibaca secara sekilas, seolah memang tampak bertentangan, padahal sesungguhnya keduanya justru saling melengkapi. 

Perubahan regulasi desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai revisi atas UU Nomor 6 Tahun 2014 membawa pembaruan penting, khususnya terkait masa jabatan kepala desa. Dalam aturan ini, masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun per periode dari sebelumnya hanya enam tahun. 

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam aturan turunan, yakni PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya pasal 50 yang menyebutkan bahwa kepala desa menjabat selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan. Artinya, secara umum, kepala desa ke depan hanya dapat menjabat maksimal dua periode.

Namun, yang kerap menimbulkan kebingungan adalah keberadaan Pasal 118 dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. Pasal ini bukanlah aturan umum, melainkan ketentuan peralihan yang mengatur kondisi kepala desa dan anggota BPD yang telah menjabat sebelum undang-undang baru berlaku.

Dalam Pasal 118 ditegaskan bahwa kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum aturan baru diberlakukan masih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri satu kali lagi. Sementara itu, bagi yang sedang menjabat periode pertama atau kedua, tetap dapat menyelesaikan masa jabatan dan masih memiliki peluang mencalonkan diri kembali satu kali.

Di sinilah letak kunci pemahaman: Pasal 118 tidak dimaksudkan untuk menggantikan aturan utama, tetapi untuk menjembatani perubahan aturan agar tidak merugikan pejabat lama.

Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua regulasi tersebut. Justru, keduanya berada dalam satu kerangka kebijakan yang utuh: UU Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan norma baru sekaligus aturan peralihan, sementara PP Nomor 16 Tahun 2026 menjabarkan secara teknis pelaksanaan norma tersebut

Bagi kepala desa yang menjabat setelah aturan ini berlaku, maka ketentuan yang digunakan adalah aturan umum: maksimal dua periode.

Namun bagi kepala desa yang sudah menjabat sebelumnya, berlaku ketentuan khusus dalam Pasal 118. Dalam kondisi tertentu, seseorang bisa memiliki peluang menjabat hingga tiga periode, tetapi itu merupakan pengecualian yang bersifat sementara, bukan aturan umum.

Kebingungan yang terjadi di lapangan umumnya muncul karena membaca aturan secara terpisah. Jika hanya melihat PP, aturan terlihat tegas membatasi. Sebaliknya, jika hanya membaca Pasal 118, seolah membuka peluang lebih luas.

Padahal, dalam praktik hukum, ketentuan peralihan adalah hal yang lazim. Tujuannya untuk menjaga keadilan dan stabilitas, agar perubahan regulasi tidak menimbulkan gejolak di tingkat desa.

Pada akhirnya, UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026 bukanlah dua aturan yang saling bertentangan, malainkan

Bagi para kepala desa, kunci utamanya adalah memahami posisi masing-masing dalam masa transisi. Dengan pemahaman yang tepat, kepastian hukum dapat terjaga, dan arah kepemimpinan desa ke depan menjadi lebih jelas.