Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) membawa satu konsekuensi yang tak selalu tampak di permukaan. Desa tidak mengelola dana pembangunannya, tidak mengatur jalannya proyek, bahkan tidak menerima aliran dananya secara langsung. Namun, di saat yang sama, desa tetap memikul tanggung jawab yang tak ringan.

Dalam skema yang diatur melalui kebijakan pemerintah, pembangunan KDMP didanai melalui pembiayaan perbankan dan dilaksanakan Agrinas. Desa tidak terlibat dalam proses penggunaan dana, tidak mengendalikan pelaksanaan proyek, dan tidak menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pembangunan.

Dengan kata lain, desa bukan pengguna anggaran. Namun, posisi desa tidak sepenuhnya berada di luar sistem.

Melalui mekanisme yang telah ditetapkan, pembayaran pembiayaan dilakukan dengan memanfaatkan dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa. Artinya, meskipun dana pembangunan tidak pernah masuk ke rekening kas desa, dampaknya tetap dirasakan. Ruang fiskal desa dapat berkurang karena sebagian dana yang seharusnya diterima telah dialihkan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.

Di sinilah muncul paradoks dalam kebijakan ini. Desa tidak mengelola dana, tetapi ikut menanggung konsekuensinya.

Fenomena ini sejatinya bukan hal yang sepenuhnya baru dalam tata kelola keuangan pemerintah. Inspektur Kabupaten Purworejo, Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, MPA, dalam Konferensi Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Purworejo pada Selasa, 8 April 2026 di Pendopo Bupati, menyampaikan bahwa pola serupa juga terjadi dalam keuangan pemerintah daerah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa, misalnya, tetap dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, dana tersebut tidak masuk ke Rekening Kas Daerah. Dana BOS langsung disalurkan ke rekening sekolah, sementara Dana Desa langsung masuk ke rekening kas desa.

Artinya, pencatatan dalam anggaran tidak selalu identik dengan aliran kas yang melewati satu pintu yang sama. Ada mekanisme penyaluran langsung yang tetap sah dalam sistem keuangan negara.

Dalam konteks ini, desa tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap tanggung jawab penggunaan dana pembangunan KDMP. Sebab, desa memang tidak menerima dana tersebut dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunannya. Dengan demikian, tanggung jawab atas penggunaan anggaran berada pada pihak pelaksana dan mekanisme pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih jauh lagi, hasil pembangunan berupa gerai, gudang, dan fasilitas koperasi akan menjadi aset desa. Bersamaan dengan itu, tanggung jawab baru pun muncul. Desa harus memastikan bahwa koperasi yang dibangun mampu beroperasi, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Tanggung jawab ini tidak ringan. Sebab jika koperasi tidak berjalan dengan baik, maka aset yang ada berisiko menjadi tidak produktif, sementara kewajiban pembiayaan tetap berjalan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, peran pemerintah desa menjadi sangat penting, bukan sebagai pengelola dana pembangunan, melainkan sebagai pengelola hasil pembangunan. Desa dituntut untuk mampu mengoptimalkan aset yang ada, memilih pengelola yang kompeten, serta memastikan bahwa kegiatan usaha koperasi benar-benar sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Transparansi juga menjadi kunci. Pemerintah desa perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa meskipun dana pembangunan tidak masuk ke kas desa, dampaknya tetap memengaruhi keuangan desa. Pemahaman ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, tanggung jawab desa dalam pembangunan KDMP bukan terletak pada bagaimana dana digunakan, melainkan pada bagaimana hasilnya dijaga dan dimanfaatkan. Desa dituntut memastikan koperasi tidak sekadar berdiri, tetapi hidup dan berkembang.

Tanpa pengelolaan yang serius, bangunan bisa menjadi sekadar simbol, sementara kewajiban tetap berjalan. Sebaliknya, dengan perencanaan dan pengelolaan yang tepat, aset tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi yang nyata.

Di sinilah tanggung jawab itu menemukan maknanya. Bukan pada kendali atas anggaran, tetapi pada kemampuan menjaga agar kebijakan yang datang dari atas benar-benar memberi manfaat di tingkat bawah.