NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada Sabtu (16/5/2026) di Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Launching nasional tersebut dihadiri pula oleh banyak menteri Kabinet Merah Putih, gubernur, bupati, wali kota, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Program KDMP digadang-gadang menjadi motor baru penggerak ekonomi desa berbasis koperasi modern. Namun di balik seremoni peluncuran yang berlangsung meriah, berbagai persoalan teknis dan operasional ternyata masih membayangi pelaksanaan program tersebut di banyak daerah.

Bahkan, dengan banyaknya persoalan yang masih terjadi di lapangan, sejumlah pihak menilai peluncuran tersebut sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai soft launching dibanding grand launching. Pasalnya, sebagian besar KDMP yang telah diresmikan diketahui masih belum siap beroperasi secara penuh.

Salah satu persoalan utama adalah belum adanya manajer definitif yang akan memimpin operasional koperasi. Hingga kini, proses seleksi manajer masih dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga sebagian KDMP belum dapat berjalan optimal.

Persoalan lain muncul terkait kejelasan gaji bagi enam karyawan KDMP yang sebelumnya telah direkrut dan mengikuti pelatihan. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai sumber pembiayaan gaji mereka, apakah akan ditanggung pemerintah pusat, Agrinas sebagai BUMN pendamping, atau menjadi beban masing-masing KDMP.

Selain itu, KDMP yang baru diluncurkan juga masih menghadapi kendala biaya operasional harian. Sejumlah pengurus mengaku belum memiliki anggaran untuk membiayai kebutuhan dasar seperti listrik, internet, air, hingga biaya administrasi dan operasional kantor lainnya.

Kendala juga terjadi pada kendaraan operasional KDMP yang hingga kini belum memiliki barcode pembelian BBM subsidi. Akibatnya, kendaraan operasional belum dapat melakukan pengisian BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas di lapangan.

Tak hanya itu, sistem penjualan, pembayaran, dan keuangan KDMP juga disebut belum sepenuhnya siap. Kondisi tersebut membuat KDMP yang telah diresmikan belum dapat melakukan transaksi penjualan kepada warga.

Persoalan lain yang mulai mendapat sorotan adalah belum masuknya produk-produk UMKM warga ke dalam sistem penjualan KDMP. Saat ini, barang yang dapat dijual di KDMP disebut masih terbatas pada produk yang telah masuk ke dalam sistem dan didistribusikan oleh Agrinas.

Kondisi tersebut dinilai belum sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal yang selama ini kerap disampaikan Presiden Prabowo. Sejumlah pihak berharap KDMP nantinya benar-benar menjadi ruang pemasaran bagi produk masyarakat desa, bukan hanya menjadi tempat distribusi barang dari luar.

Selain itu, strategi pemasaran dan penentuan harga jual juga menjadi persoalan yang dinilai perlu diperjelas sejak awal. Sejumlah pihak menilai KDMP akan menghadapi tantangan besar apabila harga barang yang dijual lebih mahal dibanding warung atau toko yang sudah ada di desa.

Namun di sisi lain, apabila KDMP menjual barang dengan harga jauh lebih murah, kondisi tersebut dikhawatirkan justru mematikan usaha warung dan toko milik warga setempat yang selama ini sudah menjadi penggerak ekonomi desa.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan hak antara pengurus KDMP dengan Agrinas sebagai pihak pendamping. Di sejumlah daerah, muncul keluhan dari pengurus koperasi yang merasa perannya semakin terbatas karena sebagian besar operasional dan pengambilan keputusan dinilai lebih banyak dikendalikan oleh Agrinas.

Bahkan, beberapa pengurus KDMP disebut memilih mengundurkan diri karena merasa hanya menjadi “penonton” dan tidak memiliki ruang yang cukup dalam menjalankan koperasi di tingkat desa.

Selain persoalan teknis dan kelembagaan, aspek keamanan juga dinilai perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah KDMP diketahui berada di lokasi yang relatif jauh dari permukiman warga sehingga dinilai memiliki risiko keamanan yang cukup tinggi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi persoalan seperti pencurian, kehilangan barang, maupun kerusakan aset operasional koperasi.

Hingga kini, belum ada kejelasan apakah tanggung jawab tersebut berada di tangan pengurus KDMP, karyawan, pemerintah desa, atau Agrinas sebagai pihak pendamping program.

Berbagai kendala tersebut disebut terjadi hampir merata di KDMP yang baru saja dilaunching di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Di Kecamatan Bayan sendiri terdapat tujuh KDMP yang ikut dilaunching, yakni KDMP Pogungjurutengah, Ketiwijayan, Tangkisan, Bayan, Grantung, Dewi, dan Dukuhrejo. Sejumlah pengurus di wilayah tersebut mengaku masih menghadapi berbagai tantangan serupa terkait operasional, sistem usaha, hingga kejelasan pembagian kewenangan.

Kepala Desa Bayan, Arwan, mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak aspek yang perlu dipersiapkan agar KDMP benar-benar siap melayani masyarakat secara optimal.

“Meski sudah dilaunching secara resmi, banyak hal yang harus disiapkan lagi agar bisa segera beroperasi penuh, termasuk stok dagangan dan sistem penjualan,” kata Arwan.

Sejumlah pengurus berharap pemerintah segera menyusun regulasi dan petunjuk teknis yang lebih detail agar program KDMP dapat berjalan lebih jelas, terarah, dan tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa.

Mereka menilai program besar dengan narasi dan anggaran besar seperti KDMP membutuhkan persiapan yang sangat matang dan detail agar benar-benar mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan Presiden Prabowo, yakni memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, berbagai persoalan yang saat ini masih muncul dinilai harus segera diselesaikan secara serius dan bertahap agar KDMP tidak hanya menjadi program besar di atas kertas, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.