Harapan itu datang dengan wajah pembangunan. Gerai berdiri, gudang , perlengkapan, peralatan, bahkan kendaraan operasional disiapkan. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) digadang sebagai motor ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Namun, di balik narasi percepatan dan pemberdayaan, terselip satu hal yang luput dari banyak perhatian: sumber dananya.

Alih-alih hibah, pembangunan KDMP justru ditopang oleh skema pembiayaan perbankan. Dengan kata lain, ini adalah pinjaman. Ada bunga yang harus dibayar. Ada jangka waktu pengembalian. Dan ada kewajiban angsuran yang tak bisa ditunda.

Ketentuan ini secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 16 Maret 2026. Dalam regulasi tersebut, pembiayaan pembangunan KDMP diberikan melalui skema kredit dengan batas maksimal Rp3 miliar per unit, bunga sekitar 6 persen per tahun, serta jangka waktu hingga 72 bulan (6 tahun), disertai masa tenggang 6 sampai 12 bulan.

Lebih jauh lagi, pembayaran cicilan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh desa dalam bentuk tunai. Negara mengambil peran dengan mekanisme yang lebih sistematis: melalui pemotongan Dana Desa, Dana Alokasi Umum, atau Dana Bagi Hasil.

Di sinilah letak persoalannya.

Dana Desa yang selama ini menjadi ruang fiskal bagi pembangunan lokal, berpotensi tergerus untuk membayar kewajiban pembiayaan. Desa memang memperoleh aset fisik—bangunan dan fasilitas koperasi. Namun aset itu datang bersama tanggungan jangka menengah yang tidak ringan.

Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi mendasar: apakah koperasi yang dibangun mampu menghasilkan cukup untuk menutup beban tersebut? 

Jika ya, maka program ini bisa menjadi pengungkit ekonomi desa. Namun jika tidak, maka desa berisiko menanggung beban tanpa imbal hasil yang sepadan.

Transparansi dan pemahaman publik menjadi kunci. Program sebesar ini tak cukup hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan kesadaran bersama akan konsekuensi yang menyertainya.

Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar berdiri atau tidaknya sebuah gedung. Melainkan tentang siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat.