Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Melalui pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun, di balik tujuan tersebut, terdapat mekanisme pendanaan yang perlu dipahami secara utuh oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 16 Maret 2026, pendanaan pembangunan KDMP tidak diberikan dalam bentuk hibah. Sebaliknya, skema yang digunakan adalah pembiayaan melalui pinjaman bank, lengkap dengan bunga, jangka waktu, dan kewajiban angsuran.

Dalam praktiknya, dana tersebut tidak disalurkan langsung ke rekening kas desa. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme khusus, di mana dana ditempatkan pada rekening penampung untuk membayar kewajiban pembiayaan, termasuk angsuran pokok dan bunga.

Meski demikian, dampak dari skema ini tetap harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini karena sumber pembayaran berasal dari dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa, yang seharusnya diterima oleh desa. Ketika sebagian dana tersebut dialihkan untuk membayar kewajiban pembiayaan KDMP, maka jumlah dana yang benar-benar masuk ke kas desa menjadi berkurang.

Dengan demikian, APBDes perlu disusun dan disesuaikan berdasarkan jumlah dana yang telah dikurangi tersebut. Dana tidak dicatat sebagai pendapatan yang diterima, tetapi sebagai bagian dari penyesuaian anggaran yang mencerminkan kondisi riil keuangan desa.

Situasi ini menimbulkan konsekuensi tersendiri. Di satu sisi, desa memperoleh aset berupa fasilitas koperasi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban jangka menengah yang secara tidak langsung mengurangi kapasitas fiskal desa.

Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah desa perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme pendanaan dan dampaknya terhadap APBDes. Tanpa pemahaman yang baik, pengurangan dana yang diterima desa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Pada akhirnya, keberhasilan program KDMP tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga oleh kemampuan desa dalam mengelola aset yang dihasilkan. Lebih dari itu, keterbukaan informasi dan pemahaman bersama menjadi fondasi penting agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.