Menjelang launching 1.000 KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang direncanakan berlangsung pada 16 Mei 2026 mendatang, berbagai persiapan mulai dilakukan secara cepat di banyak daerah. Pemerintah menyiapkan gedung, kendaraan, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia untuk mendukung operasional KDMP.

Semangat percepatan tersebut tentu patut diapresiasi. Desa memang membutuhkan penguatan ekonomi yang mampu membuka peluang usaha, memperpendek rantai distribusi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun di tengah persiapan launching besar tersebut, muncul satu pertanyaan sederhana yang justru terasa sangat mendasar: Siapa yang akan menggaji para karyawan KDMP tersebut?

Pertanyaan ini bukan bentuk pesimisme, apalagi penolakan terhadap program. Justru sebaliknya, pertanyaan ini lahir dari keinginan agar program yang baik tidak berubah menjadi persoalan baru di kemudian hari.

Dalam beberapa skema yang beredar, KDMP dirancang memiliki cukup banyak tenaga operasional. Ada kasir, sopir, satpam, operator, hingga tenaga administrasi. Sebagian bahkan diminta direkrut langsung oleh pemerintah desa sebagai bagian dari kesiapan operasional menjelang launching 16 Mei 2026.

Di sinilah letak persoalan yang mulai dirasakan banyak kepala desa. Rekrutmen sudah diminta berjalan cepat, tetapi skema penggajian belum sepenuhnya jelas: apakah gaji akan dibayar oleh koperasi?, apakah ditanggung oleh mitra? ataukah nantinya desa yang akan ikut menanggung beban operasional?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar muncul. Sebab usaha yang baru akan dimulai tentu belum langsung menghasilkan keuntungan besar. Sementara biaya operasional yang harus ditanggung tidak kecil.

Bayangkan saja, jika dalam satu KDMP terdapat belasan karyawan, ditambah kendaraan operasional, listrik, internet, keamanan, hingga biaya pemeliharaan fasilitas lainnya, maka kebutuhan biaya bulanan bisa sangat besar. Tanpa perhitungan bisnis yang matang, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan baru: operasional tersendat, gaji terlambat, usaha kesulitan berkembang, bahkan akhirnya menjadi beban moral bagi pemerintah desa.

Yang perlu dipahami, masyarakat umumnya melihat siapa pun yang direkrut kepala desa sebagai “pegawai desa”, meskipun secara administrasi mungkin berbeda. Akibatnya, ketika muncul persoalan penggajian atau operasional, tekanan sosial hampir pasti akan kembali kepada pemerintah desa.

Karena itu, sebelum proses rekrutmen dilakukan, seharusnya ada penjelasan yang benar-benar terang mengenai: sumber pembiayaan gaji, status hubungan kerja, mekanisme operasional, hingga siapa yang bertanggung jawab apabila usaha belum mampu menghasilkan.

Kehati-hatian seperti ini bukan berarti desa tidak mendukung program KDMP. Justru sebaliknya, kehati-hatian adalah bentuk tanggung jawab agar program dapat berjalan sehat, bertahan lama, dan tidak berhenti hanya pada seremoni launching. Sebab membangun koperasi bukan hanya soal membangun gedung atau menyediakan fasilitas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem operasionalnya benar-benar realistis dan berkelanjutan.

Apalagi launching 1.000 KDMP pada 16 Mei 2026 tentu menjadi momentum besar yang membawa harapan tinggi bagi masyarakat desa. Karena itu, kesiapan administrasi, pembiayaan, dan operasional semestinya berjalan seiring dengan semangat percepatan program.

Pada akhirnya, desa tentu berharap KDMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat, bukan sekadar proyek yang ramai di awal lalu perlahan kehilangan arah di tengah jalan. Karena program yang baik bukan hanya yang cepat diluncurkan, tetapi juga yang mampu bertahan, tumbuh, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.