Tukar menukar aset desa adalah salah satu bentuk pemindahtanganan kepemilikan aset desa berupa tanah, yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang (tanah atau aset sejenis).

Supaya tidak melanggar hukum, Pemerintah telah mengeluarkan aturan sebagai pedoman dalam proses tukar - menukar aset desa. 

Aturan ini diatur secara rinci dalam Bab III Permendagri 1/2016. Ringkasannnya sebagai berikut : 

Jenis Tukar Menukar Aset Desa

Tukar menukar aset desa dapat dilakukan dalam tiga kategori:

1. Untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan, waduk, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas publik lainnya.
2. Bukan untuk kepentingan umum. Hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis, seperti pengembangan kawasan industri atau perumahan.
3. Tanah kas desa yang berada di luar desa atau tanah desa yang tidak satu hamparan, terhimpit tanah pihak lain, atau di dalamnya terdapat tanah milik pihak lain, sehingga perlu ditukar agar lebih efektif dikelola.

Syarat Tukar Menukar Aset Desa

Beberapa syarat utama dalam tukar menukar tanah desa antara lain :

1. Harus ada musyawarah desa yang menyepakati tukar menukar tersebut.
2. Penggantian tanah dilakukan berdasarkan nilai wajar yang dihitung oleh tenaga penilai independen.
3. Jika pengganti berupa uang, wajib digunakan untuk membeli tanah baru senilai aset yang ditukar.
4. Lokasi tanah pengganti diutamakan di desa setempat. Jika tidak tersedia, bisa di kecamatan yang sama atau desa lain yang berbatasan langsung.
5. Seluruh biaya administrasi dan sertifikat tanah pengganti dibebankan pada pihak pemohon.

Prosedur Tukar Menukar Aset Desa

Untuk Kepentingan Umum

1. Kepala Desa menyampaikan hasil musyawarah desa kepada Bupati/Wali Kota.
2. Bupati/Wali Kota meneruskan permohonan izin ke Gubernur.
3. Jika tanah pengganti berada di luar desa setempat, dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data.
4. Setelah mendapat persetujuan Gubernur, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar.
5. Gubernur melaporkan hasil tukar menukar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.

Bukan Untuk Kepentingan Umum

1. Harus ada alasan kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis.
2. Ditentukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin berjenjang dari Bupati/Wali Kota, Gubernur, dan persetujuan Menteri.
3. Sebelum izin diberikan, dibentuk Tim Kajian Kabupaten/Kota yang melibatkan SKPD terkait dan tenaga penilai untuk memastikan tukar menukar menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa.

Tanah Kas di Luar Desa

1. Hanya boleh dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
2. Harus ada tanah pengganti yang senilai dan sesuai nilai wajar.
3. Ditentukan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin dari Bupati/Wali Kota.

Pencatatan dan Inventarisasi

1. Aset desa yang ditukar dihapus dari daftar inventaris desa.
2. Tanah atau aset pengganti dicatat sebagai aset baru dalam daftar inventaris desa.

Tukar menukar aset desa adalah mekanisme yang diperbolehkan dalam pengelolaan aset desa, namun dilakukan dengan syarat ketat. Prinsip utama yang dijaga adalah : 

1. Menguntungkan desa dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.
2. Dilakukan dengan nilai wajar melalui penilaian resmi.
3. Melalui prosedur berjenjang (Musdes → Bupati/Wali Kota → Gubernur → Menteri, untuk kasus tertentu).
4. Harus ada tanah pengganti yang dicatat resmi dalam inventaris aset desa.

Dengan demikian, aturan ini dimaksudkan agar aset desa tetap terjaga, bernilai, dan bermanfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.