Pemerintah tengah menggulirkan program besar pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan ekonomi desa melalui jalur koperasi. Namun, di balik semangat optimisme tersebut, muncul berbagai pertanyaan dan catatan kritis dari pemerintah desa serta para pelaku koperasi di tingkat lokal.

Program besar seperti ini memang menjanjikan, tetapi agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil desa, banyak hal yang perlu diperjelas dan dipertimbangkan secara matang. Beberapa pertanyaan penting yang muncul di kalangan pemerintahan desa antara lain sebagai berikut :

Sumber Dana dan Mekanisme Pembiayaan

Apakah dana pembangunan gerai dan gudang ini bersumber dari hibah pemerintah pusat atau justru berbentuk pinjaman yang harus dikembalikan? Pertanyaan ini krusial, karena menyangkut tanggung jawab keuangan jangka panjang yang bisa berdampak pada keberlanjutan koperasi di kemudian hari.

Status Tanah dan Kepemilikan Lahan

Tidak semua desa memiliki tanah kas atau aset desa yang bisa digunakan untuk pembangunan. Lalu, apakah desa yang tidak memiliki tanah harus menyewa atau bahkan membeli lahan baru?

Bagi desa yang sudah memiliki gedung tidak terpakai, seperti bekas SD atau balai lama, apakah tetap diwajibkan membangun gedung baru?

Selain itu, bagaimana dengan tanah yang berstatus lahan hijau yang menurut tata ruang tidak boleh dibangun? Apakah dimungkinkan tukar guling agar pembangunan dilakukan di lokasi yang lebih strategis dan sesuai aturan?

Kewenangan Desa dan Fleksibilitas Pembangunan

Apakah pembangunan ini bisa disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan keuangan masing-masing desa?

Banyak pihak menilai, jika desa diberikan keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai konteks lokalnya, hasilnya akan lebih efektif dan memberdayakan masyarakat.

Selama ini, desa sudah terbukti mampu mengelola dana desa secara mandiri. Lalu mengapa pembangunan koperasi ini justru dilakukan secara terpusat (top-down) tanpa melibatkan desa secara langsung? Di sinilah muncul pertanyaan tentang azas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa.

Aspek Teknis dan Analisa Ekonomi

Bagaimana dengan kebutuhan teknis di lapangan, seperti pengurugan tanah, biaya infrastruktur dasar, atau penggunaan tanah milik instansi lain seperti Perhutani? Apakah semua itu sudah termasuk dalam perhitungan biaya pembangunan?

Lebih jauh, apakah sudah dilakukan kajian bisnis (business model) secara mendalam? Dengan nilai investasi yang besar, baik dari sisi CAPEX (biaya pembangunan) maupun OPEX (biaya operasional), tentu perlu diperhitungkan apakah potensi keuntungan koperasi mampu menutup biaya operasional dan bahkan bunga pinjaman. 

Resiko dan Akuntabilitas

Kekhawatiran lain muncul dari para pengurus koperasi desa. Jika nantinya program ini tidak berjalan sesuai harapan, siapa yang akan menanggung tanggung jawab moral dan sosial di hadapan masyarakat?

Sering kali, yang disalahkan justru adalah pengurus koperasi, pengawas, atau bahkan pemerintah desa, padahal kebijakan dan arah pembangunan bersifat nasional.

Keragaman Potensi Desa

Masing-masing desa memiliki potensi ekonomi, sosial, dan geografis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu seragam justru berisiko tidak efektif. Sebuah model pembangunan koperasi yang berhasil di wilayah pesisir belum tentu cocok diterapkan di wilayah pegunungan atau perkotaan.

Kebijakan yang baik semestinya memberikan ruang adaptasi agar desa dapat menyesuaikan program dengan karakter dan potensi lokalnya.

Menatap ke Depan

Program Koperasi Desa Merah Putih sejatinya merupakan langkah besar menuju kemandirian ekonomi desa. Namun agar program ini benar-benar berpihak pada rakyat, transparansi, fleksibilitas, dan partisipasi desa perlu menjadi prinsip utama dalam pelaksanaannya.

Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan bentuk penolakan, melainkan wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah desa untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat bawah — bukan sekadar proyek yang indah di atas kertas, tetapi berat di lapangan.