Koperasi Unit Desa (KUD) pernah menjadi simbol keberhasilan ekonomi kerakyatan Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah membentuk 9.000 KUD berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973. Namun kondisi saat ini jauh berbeda. Hingga Mei 2025, hanya 385 KUD yang masih aktif. Data ini disampaikan oleh Menteri Koperasi saat itu, Budi Arie Setiadi.

Di tingkat daerah, kondisi serupa juga terjadi di Wonogiri, dimana koperasi  Rukun Tetangga (RT) yang pernah sangat aktif pun mengalami nasib serupa. Koperasi-koperasi itu didirikan pada masa pemerintahan Bupati Begug Purnomosidi (2000–2010), sampai Wonogiri pernah menjadi daerah dengan jumlah koperasi RT terbanyak di Indonesia. Pemerintah daerah kala itu mendorong pembentukan koperasi sampai ke tingkat RT sebagai gerakan ekonomi rakyat, terutama untuk memerangi rentenir.

Dari 6.812 koperasi RT yang sempat berbadan hukum, perjalanan waktu tidak selalu membawa hasil manis. Menurut data di Dinas KUKM Wonogiri, tercatat 4.473 koperasi RT telah dicabut badan hukumnya hingga Mei 2025

Pencabutan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagian besar koperasi RT mengalami berbagai persoalan, di antaranya : fraud (kecurangan internal), kredit macet yang tidak mampu ditangani, manajemen yang tidak berjalan efektif, kurangnya pengawasan, menurunnya partisipasi anggota dan kendala lainnya.

Mengapa Banyak KUD dan Koperasi RT Runtuh?

Runtuhnya KUD warisan Orde Baru dan Koperasi RT di Wonogiri, setidaknya disebabkan oleh hal - hal berikut :

1. Lemahnya tata kelola dan pengawasan. Tanpa manajemen profesional dan pengawasan yang bagus, koperasi mudah terjebak dalam penyimpangan dan kehilangan kepercayaan anggota.
2. Usaha yang homogen. Ketergantungan pada  jenis usaha tertentu menyebabkan koperasi tidak punya bantalan ekonomi ketika usaha tersebut bermasalah.
3. Keterbatasan SDM pengurus. Kurangnya kemampuan administrasi, akuntansi, dan pengelolaan risiko menjadi penyebab koperasi tidak mampu bertahan dalam persaingan.
4. Minimnya keterlibatan anggota. Koperasi yang tidak lagi dikelola secara partisipatif akhirnya kehilangan dukungan dan modal sosial dari anggotanya sendiri.
5. Tantangan digital dan perubahan perilaku masyarakat. Munculnya marketplace, pinjol, pembayaran online serta digitalisasi ekonomi lainnya secara perlahan melemahkan koperasi untuk bersaing. Tanpa inovasi, koperasi tradisional mudah tersisih oleh lembaga keuangan digital dan pasar online yang dioperasikan para pemilik modal besar.

Pelajaran Penting Bagi Desa-Desa di Indonesia

Runtuhnya KUD yang dibentuk jaman Orde Baru  dan koperasi RT di Wonogiri bentukan Bupati Begug memberikan pesan jelas: koperasi tidak cukup hanya dibentuk, tetapi harus dibina dan dikelola secara berkelanjutan.Hal - hal yang harus diperhatikan secara serius di antaranya adalah :

1. Profesionalisme pengurus. Pelatihan manajemen, pelaporan keuangan, dan digitalisasi harus menjadi agenda rutin dan utama.
2. Transparansi dan akuntabilitas. Publikasi laporan keuangan, audit berkala, dan sistem pelaporan yang jelas akan menjaga kepercayaan anggota.
3. Diversifikasi usaha. Koperasi perlu membuka unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Modernisasi dan digitalisasi. Aplikasi keuangan, marketplace, dan sistem inventaris digital menjadi alat penting agar koperasi tetap kompetitif.
5. Peran pemerintah desa dan stakeholder terkait, termasuk anggota. 

Runtuhnya ribuan KUD dan koperasi RT di Wonogiri, merupakan pembelajaran besar bahwa keberhasilan koperasi bukan pada banyaknya jumlah yang berdiri, tetapi pada kualitas tata kelola dan keberlanjutannya.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang digencarkan pembangunannya oleh Presiden Prabowo, bahkan menjadi salah satu Proyek strategis Nasional (PSN), harus mengambil pelajaran dari dua kegagalan tersebut agar tidak mengalami kejadian yang sama, dan bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan pembaruan sistem manajemen, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, KDMP ke depan diharapkan  menjadi pilar penting ekonomi desa.