Selama 10 tahun terakhir, khususnya  sejak berlakunya UU nomor 6 Tahun 2014, desa banyak mendapatkan dukungan keuangan dari pusat. Adanya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan desa memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk mendanai operasional, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Kini, setelah satu dekade berlalu, memasuki tahun anggaran 2026, desa-desa di seluruh Indonesia akan menghadapi perubahan besar dalam tata kelola keuangan. Sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat membawa konsekuensi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah desa, baik dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Setidaknya ada tiga tantangan utama yang akan dihadapi desa pada tahun depan :

Pertama : Penurunan Dana Desa Dari 71 Triliun (2025) Menjadi 60,6 Triliun (2026). Tantangan pertama adalah turunnya total Dana Desa secara nasional. Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa di APBN mencapai Rp. 71 triliun. Namun pada tahun 2026, jumlah tersebut dipangkas menjadi Rp. 60,6 triliun.

Penurunan ini tentu akan berdampak pada kapasitas belanja desa, terutama pada program-program prioritas seperti infrastruktur dasar, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. 

Kedua : Sebagian Besar Dana Desa Digunakan untuk Pembayaran Kopdes Merah Putih. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya pada Junat pekan lalu (14/11), dari total Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp. 60,6 triliun, sebanyak Rp. 40 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembayaran pembangunan Kopdes Merah Putih. Dengan demikian, porsi Dana Desa yang benar-benar bisa digunakan secara leluasa  hanya tersisa sekitar Rp. 20 triliun secara nasional. Jika dirata-rata, setiap desa hanya akan menerima Dana Desa sekitar Rp. 273 juta. 

Ketiga : Alokasi Dana Desa Turun Akibat Penurunan Transfer ke Daerah (DAU dan DBH). Selain pemotongan anggaran untuk Kopdes MP, penurunan transfer ke daerah juga memberikan dampak lanjutan. Dana Transfer ke Daerah (TKD) akan turun dari Rp. 919,87 triliun di tahun 2025, menjadi hanya Rp. 649,99 triliun di tahun 2026 atau berkurang sejumlah Rp. 269 triliun. Konsekuensinya, formula penghitungan ADD yang mengambil porsi dari total TKD juga mengalami penurunan. Sebagaimana Kita ketahui, ADD  diambilkan dari minimal 10 persen DAU dan DBH yang diterima Kabupaten / Kota. Hal ini mempertegas bahwa ruang fiskal desa semakin sempit dan kemampuan desa dalam membiayai programnya akan makin terbatas. 

Tiga tantangan tersebut menunjukkan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang menuntut kecermatan lebih dalam manajemen keuangan desa. Untuk itu, maka pemerintah desa perlu : 

1. Menyusun perencanaan yang lebih realistis dan prioritas. 
2. Memperkuat musyawarah desa untuk menentukan skala kebutuhan paling mendesak.
3. Memaksimalkan potensi pendapatan asli desa. 
4. Mengoptimalkan kerja sama desa dengan pihak lain dan pemberdayaan masyarakat. 

Jika hal - hal tersebut bisa dilakukan, meskipun menghadapi keterbatasan, desa tetap memiliki peluang untuk tetap kreatif, produktif, dan berdaya melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.