Jakarta – Lebih dari 30 ribu desa di seluruh Indonesia yang belum cair Dana Desa tahap keduanya  hingga kini masih harap–harap cemas menanti janji pemerintah. Harapan tersebut menguat setelah Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, menyampaikan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik pencairan Dana Desa yang ditahan dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2025.

Janji itu disampaikan Wamensesneg saat menemui perwakilan kepala desa dan perangkat desa dalam aksi damai di Jakarta pada Senin lalu (8/12). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berjanji akan memperjuangkan pencairan Dana Desa tahap II, khususnya yang bersifat non-earmark, agar dapat segera disalurkan ke desa-desa.

Namun hingga pertengahan Desember saat ini, ribuan pemerintah desa masih berada dalam kondisi menunggu tanpa kepastian. Padahal, Dana Desa tahap kedua sangat krusial untuk menopang kelanjutan program yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes. Sebagian desa bahkan sudah melaksanakan kegitan tersebut, dan tinggal melakukan pembayaran.

Dalam dialog dengan perwakilan desa, Wamensesneg saat itu menyampaikan bahwa aspirasi kepala desa telah diterima dan akan diteruskan kepada Presiden serta dikoordinasikan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan. Wamensesneg menyatakan pencairan Dana Desa tahap II akan diupayakan secepat mungkin, selambatnya tanggal 19 Desember 2025, sembari menunggu keputusan politik di tingkat pusat. Namun hingga kini, desa-desa masih menunggu dan belum ada titik terang terkait kelanjutan pernyataan dan janji tersebut.

Bagi desa, keterlambatan Dana Desa tahap II bukan persoalan administratif semata. Dampaknya sangat nyata, antara lain gagalnya sebagian program dan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBDes. Juga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena sesungguhnya apa yang sudah tercantum dalam APBDes merupakan aspirasi yang dijaring secara berjenjang dari musdus (musyawarah dusun), hingga musdes (musyawarah desa).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman atau regulasi resmi terkait tanggal pasti pencairan Dana Desa tahap kedua. Lebih dari 30 ribu desa di Indonesia masih menanti, berharap janji yang pernah disampaikan oleh Wamensesneg benar-benar diwujudkan.

Krandegan.id sudah mencoba menghubungi perwakilan kepala desa dan perangkat desa dari unsur APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang saat itu bertemu dan melakukan audiensi dengan Wamensesneg. Namun, baik Ketua APDESI, Surta Wijaya, maupun Ketua DPN PPDI, Widhi Hartono, belum memberikan jawaban secara detail. Salah satu pengurus DPP APDESI yang tidak mau disebutkan namanya hanya menyampaikan bahwa pihaknya masih terus melakukan upaya.

Bagi desa, Dana Desa bukan sekadar anggaran, melainkan amanah konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Desa. Kini, desa hanya berharap agar Dana Desa tahap II segera dicairkan, dan ruh serta semangat UU Desa dikembalikan sebagaimana mestinya. Merdesa !!!!