Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial kembali dipenuhi narasi miring tentang Dana Desa. Desa kerap dituding sebagai sarang korupsi, kepala desa digeneralisasi sebagai pelaku penyimpangan, dan pembangunan desa seolah dipandang gagal total. Padahal, narasi tersebut sering kali dibangun tanpa data utuh dan mengabaikan realitas di lapangan.

Tekanan opini publik yang terus berulang ini memunculkan wacana yang cukup mengejutkan di kalangan sebagian kepala desa : bagaimana jika Dana Desa dikembalikan saja ke pemerintah pusat?. Wacana itu mulai ramai dibicarakan di grup-grup medsos, terutama whatsapp grup yang beranggotakan para kepala desa dan perangkat desa. 

Wacana ini bukanlah sikap anti-pembangunan, melainkan ekspresi kelelahan moral aparatur desa yang merasa terus disudutkan, dicurigai, dan disalahkan secara kolektif.

Isu Dana Desa sejatinya bukan barang baru. Narasi negatif serupa telah beberapa kali muncul pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya bersamaan dengan momentum politik atau perubahan kebijakan fiskal nasional. Bedanya, kini serangan opini berlangsung masif dan brutal di media sosial.

Banyak kepala desa merasa bekerja dalam bayang-bayang kecurigaana, dianggap bersalah sejak awal, dan tidak mendapat perlindungan narasi dari negara. 

Dalam kondisi seperti ini, wacana “mengembalikan Dana Desa” muncul sebagai bentuk protes simbolik, bukan solusi kebijakan.

Perlu ditegaskan, Dana Desa bukan hanya soal uang. Dana Desa adalah manifestasi pengakuan negara terhadap desa sebagai subjek pembangunan. Prinsip tersebut lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Melalui Dana Desa, desa memiliki kewenangan untuk : 

1. Menentukan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan lokal, 
2. Menyediakan layanan dasar masyarakat, 
3. Menggerakkan ekonomi desa,
4. Memperkuat partisipasi dan demokrasi lokal. 

Mengembalikan Dana Desa ke pusat berarti membuka kembali pintu sentralisasi yang selama ini justru ingin ditinggalkan.

Jika wacana ekstrem ini benar-benar terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah desa, tetapi langsung menghantam masyarakat. Berikut beberapa dampak yang mungkin timbul sebagai akibat tidak adanya lagi dana desa : 

1. Pembangunan Infrastruktur Desa Terhenti. Jalan desa, jembatan kecil, drainase, talud, hingga sarana air bersih selama ini bergantung pada Dana Desa. Tanpanya, pembangunan desa akan stagnan dan ketimpangan desa–kota makin melebar.
2. Layanan Dasar Masyarakat Lumpuh. Operasional posyandu, PAUD, TK, KB, TPA, hingga insentif kader kesehatan dan pendidikan terancam berhenti. Ini adalah layanan paling dasar yang menyentuh masyarakat kecil, ibu, dan anak.
3. Ekonomi Desa Melemah. BUMDes yang selama ini menjadi motor ekonomi lokal akan kehilangan suntikan modal. Dampaknya, lapangan kerja berkurang dan desa kembali bergantung pada kota.
4. Pemerintahan Desa Tidak Optimal. Sebagian Dana Desa digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa: musyawarah, administrasi, hingga pelayanan publik. Tanpa dana tersebut, pelayanan masyarakat akan terganggu.
5. Asas Subsidiaritas dan Rekognisi Tergerus. Penghapusan Dana Desa berarti salah satu wujud penyempitan kewenangan desa. Desa kembali menjadi objek pembangunan, bukan penentu arah masa depannya sendiri.
6. Urbanisasi dan Ketimpangan Sosial Meningkat. Ketika desa tidak lagi menjanjikan kehidupan layak, warga usia produktif akan berbondong-bondong ke kota. Tekanan sosial di perkotaan meningkat, desa makin tertinggal.
7. Kepercayaan Publik terhadap Negara Menurun. Dana Desa adalah simbol kehadiran negara hingga ke akar rumput. Jika dicabut, rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat desa terhadap negara akan terkikis.

Wacana pengembalian Dana Desa ke pusat seharusnya tidak ditertawakan atau disederhanakan. Ini adalah alarm keras bahwa relasi negara, publik, dan desa sedang bermasalah.

Solusinya bukan menghapus Dana Desa, melainkan : 

1. Memperbaiki tata kelola,
2. Memperkuat kapasitas aparatur desa,
3. Membangun narasi publik yang adil,
4. Mengedepankan pengawasan yang mendidik, bukan menghakimi. 

Ketika desa terus diserang tanpa keadilan narasi, yang terancam bukan hanya Dana Desa—melainkan masa depan pembangunan Indonesia itu sendiri.