Purworejo - Proses pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di banyak daerah menghadapi kendala serius. Hasil verifikasi lahan di hampir semua tempat menunjukkan, ketiadaan dan ketidaksesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi hambatan utama. Padahal, pemerintah pusat mentargetkan  proses pembangunan gudang dan gerai KDMP selesai semuanya di Bulan Maret atau April 2026. Dengan kondisi seperti saat ini, tampaknya target tersebut akan sulit terpenuhi. 

Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, misalnya. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo, dari 146 titik yang diusulkan sebagai calon lokasi pembangunan KDMP, hanya 96 titik (65,8 persen) yang dinyatakan sesuai dengan RTRW. Sementara itu, 36 titik (24,6 persen) dinyatakan tidak sesuai, dan 14 titik lainnya (9,6 persen) masih berstatus perlu konfirmasi.

Di salah satu desa, Krandegan, lahan yang diajukan sebagai calon lokasi KDMP sebenarnya luas, strategis, di tengah desa, dan di pinggir jalan kabupaten. Sayangnya, lahan tersebut masuk kategori LP2B. "Kami punya banyak lahan sebenarnya. Luas dan strategis lokasinya, bahkan di pinggir jalan kabupaten. Tapi ternyata masuk kategori LP2B sehingga prosesnya belum bisa lanjut," kata Kades Krandegan, Dwinanto. 

Desa-desa yang dinyatakan tidak sesuai lahannya, mayoritas karena calon lokasi KDMP berada di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau kawasan tanaman pangan lindung. Kondisi ini membuat lahan tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk pembangunan fisik tanpa melalui prosedur penggantian lahan dan kajian alih fungsi.

“Bagi desa yang lahannya masuk LP2B, tidak bisa serta-merta digunakan. Harus ada lahan pengganti dan kajian alih fungsi lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian tertulis dalam hasil rekapitulasi DPUPR Purworejo. 

Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain status lahan, masalah lainnya adalah banyaknya desa yang tidak memiliki aset tanah desa yang bisa digunakan untuk lokasi pembangunan KDMP. Atau memiliki tanah, tapi luasan dan letaknya tidak memenuhi persyaratan. sebagaimana diketahui, pambangunan fisik KDMP membutuhkan luas lahan minimal 1000 meter persegi dan terletak di lokasi strategis serta tersedianya akses listrik dan internet yang memadai. 

Apa yang terjadi di Purworejo ini juga terjadi di banyak wilayah. Melalui pantauan media, Krandegan.id mendapatkan fakta bahwa permasalahan yang sama juga terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. 

Mirisnya, di beberapa wilayah, pembangunan fisik KDMP disebut sudah mulai berjalan, meski dokumen legal lahan dan perizinan belum sepenuhnya rampung. Kondisi tersebut tentu berisiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, baik bagi pemerintah desa maupun pihak pelaksana. Sejumlah pihak pun mengingatkan agar desa tidak tergesa-gesa dan memastikan seluruh aspek legalitas lahan benar-benar aman sebelum melanjutkan pembangunan.

Jika persoalan lahan tidak segera diselesaikan, pembangunan KDMP dikhawatirkan tidak berjalan serentak dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antar desa. Desa yang lahannya siap dan sesuai RTRW bisa melaju, sementara desa lain harus tertinggal karena terhambat regulasi.

Kendala ketiadaan dan ketidaksesuaian lahan ini sekaligus menjadi peringatan penting bahwa perencanaan program skala nasional di desa tidak cukup hanya dengan skema anggaran dan desain bangunan, tetapi harus dibarengi dengan kesiapan tata ruang, status lahan, dan kepastian hukum.

Tanpa itu, KDMP berisiko menjadi program ambisius yang tersendat di lapangan, bukan karena kurangnya dana, melainkan karena lahan yang tak tersedia.