Desa-desa di Indonesia sesungguhnya tidak sedang diuji soal kemampuan, melainkan soal kepercayaan. Selama lebih dari satu dekade, desa membuktikan diri mampu mengelola Dana Desa untuk membangun jalan, jembatan, talud, gedung pelayanan, hingga sarana air bersih melalui swakelola dan gotong royong. Fakta ini bukan klaim normatif, melainkan realitas yang bisa dilihat hampir di setiap sudut perdesaan Indonesia.

Namun kepercayaan itu kini kembali diuji ketika pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)—yang dibiayai dari Dana Desa dan masuk dalam APBDes— dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu PT Agrinas Pangan Nusantara (BUMN). Kebijakan tersebut merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih, yang menempatkan percepatan sebagai kata kunci utama agar gudang dan gerai koperasi segera berdiri. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pembangunan infrastruktur lain yang dibiayai dengan Dana Desa, yaitu secara swakelola. 

Di titik inilah perdebatan bermula: apakah percepatan harus dibayar dengan berkurangnya peran desa, padahal sumber dananya berasal dari Dana Desa dan tanggung jawab akhirnya tetap berada di desa?

Ruh Dana Desa dan Kewenangan Lokal 

Dana Desa lahir dengan asas rekognisi dan subsidiaritas—pengakuan atas kewenangan desa dan kepercayaan negara kepada pemerintahan desa untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Prinsip ini diwujudkan melalui Musyawarah Desa, RKPDes, dan APBDes. Desa tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga menjadi pelaksana utama kegiatan pembangunan.

Dalam praktiknya, pola swakelola telah menunjukkan hasil yang nyata. Biaya relatif lebih efisien, partisipasi warga meningkat, dan ekonomi lokal bergerak karena tenaga kerja serta bahan bangunan berasal dari desa sendiri. Karena itu, secara prinsip, tidak ada perbedaan mendasar antara pembangunan jalan desa dan pembangunan gudang atau gerai koperasi jika sama-sama menggunakan Dana Desa.

Kegelisahan muncul ketika pembangunan KDMP diperlakukan berbeda: dipercepat, tetapi sekaligus dipisahkan dari mekanisme pelaksanaan desa yang selama ini justru menjadi kekuatan Dana Desa.

Percepatan vs Kepercayaan

Inpres 17 Tahun 2025 membawa pesan yang tegas: pembangunan fisik KDMP harus segera terealisasi. Namun pilihan kebijakan untuk mewajibkan pelaksanaan oleh pihak ketiga menyisakan pertanyaan tentang tingkat kepercayaan negara kepada desa.

Desa telah dipercaya mengelola anggaran miliaran rupiah setiap tahun dan menyelesaikan ribuan proyek infrastruktur. Jika desa dinilai mampu membangun jalan dan jembatan, sulit menemukan alasan rasional untuk meragukan kemampuan desa membangun gudang atau gerai koperasi. Menyerahkan kegiatan Dana Desa kepada pihak ketiga secara wajib bukan semata pilihan teknis, melainkan pesan simbolik yang kuat: desa dianggap belum cukup dipercaya untuk melaksanakan program strategis.

Korupsi: Alasan yang Tidak Pernah Tuntas

Kekhawatiran yang kerap dikemukakan adalah potensi korupsi aparatur desa. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah ada jaminan bahwa ketika pembangunan diserahkan kepada pihak ketiga, korupsi tidak akan terjadi?

Pengalaman penegakan hukum menunjukkan bahwa korupsi bukan monopoli desa. Ia terjadi di berbagai level pemerintahan dan sering kali justru muncul dalam proyek-proyek yang dikelola pihak ketiga, dengan skema kontrak yang kompleks dan jauh dari pengawasan masyarakat. Korupsi adalah persoalan sistem, integritas, dan pengawasan—bukan semata soal siapa pelaksananya. Memindahkan pelaksanaan dari desa ke pihak luar tidak otomatis menghilangkan risiko, melainkan hanya menggeser aktornya.

Swakelola dan Kontrol Sosial

Pembangunan swakelola menempatkan kegiatan di ruang sosial yang terbuka. Warga bisa melihat proses pembangunan, mengetahui harga bahan, serta mengawasi kualitas pekerjaan. Aparatur desa bekerja bukan hanya di bawah aturan administrasi, tetapi juga di bawah kontrol sosial: rasa sungkan, rasa malu, dan tanggung jawab kepada warga sendiri.

Sebaliknya, proyek pihak ketiga kerap menciptakan jarak antara pelaksana, masyarakat, dan hasil pembangunan. Jarak ini membuat pengawasan melemah dan koreksi di lapangan menjadi lebih sulit dilakukan.

Rasa Memiliki dan Keberlanjutan

Aspek yang kerap luput dari perhitungan kebijakan adalah rasa memiliki. Ketika pembangunan diserahkan kepada desa, aparatur dan masyarakat terlibat sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Dari proses inilah lahir keterikatan emosional dan tanggung jawab kolektif.

Bangunan yang dibangun bersama cenderung dijaga bersama. Gudang dan gerai koperasi yang lahir dari proses partisipatif lebih berpeluang hidup dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan lokal dibanding bangunan seragam yang hadir sebagai paket program. Rasa memiliki ini adalah modal sosial yang nilainya jauh melampaui kecepatan penyelesaian fisik.

Menjaga Tujuan Awal, Bukan Sekedar Target 

Menyoal pelaksanaan pembangunan KDMP bukan berarti menolak program koperasi desa. Justru sebaliknya, ini adalah upaya menjaga agar tujuan penguatan ekonomi desa tidak tereduksi menjadi sekadar target fisik yang cepat selesai.

Jika kekhawatiran negara adalah kualitas dan tata kelola, solusi yang lebih adil adalah memperkuat pendampingan teknis, menetapkan standar yang jelas namun fleksibel, serta memastikan pengawasan yang proporsional dan transparan—bukan mengambil alih kewenangan desa.

Dana Desa adalah simbol kepercayaan negara kepada desa. Ketika pembangunan yang dibiayai Dana Desa diserahkan kembali kepada desa, kepercayaan itu menemukan maknanya. Percepatan memang penting, tetapi kepercayaan adalah fondasi.

Desa tidak kekurangan kemampuan membangun. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten dengan semangat pemberdayaan. Jika kecepatan dan kepercayaan dapat berjalan beriringan, Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya akan berdiri sebagai bangunan fisik, melainkan tumbuh sebagai denyut ekonomi lokal yang hidup dan berkelanjutan.