Negara tidak selalu hadir dalam wujud gedung tinggi, bantuan sosial, seragam resmi, atau pidato kenegaraan. Di banyak tempat di negeri ini, negara justru hadir dalam wujud yang paling sederhana: telepon kepala desa yang berdering dini hari, atau perangkat desa yang dipanggil tengah malam karena urusan warga—mulai dari sakit, kematian, konflik sosial, bencana, hingga kebutuhan administrasi mendesak.

Pemerintah desa adalah wajah negara yang paling dekat dan paling lama bekerja di tengah masyarakat. Dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu, tanpa mengenal hari libur dan shift kerja.

Di banyak tempat, desa justru bekerja ketika institusi lain telah menutup pintu. Musyawarah sering digelar malam hari demi menjangkau partisipasi warga. Pelayanan sosial dan administrasi berjalan fleksibel, mengikuti denyut kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam praktiknya, desa tidak pernah benar-benar tidur. Negara hadir melalui kepala desa dan perangkatnya—dalam bentuk yang paling nyata dan paling dekat.

Seiring meningkatnya alokasi anggaran dan kompleksitas program, beban kerja pemerintah desa terus bertambah. Desa dituntut transparan, akuntabel, partisipatif, sekaligus cepat merespons berbagai persoalan warga.

Sayangnya, tuntutan itu tidak selalu diiringi dengan jaminan kesejahteraan yang layak. Di banyak daerah, penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Bahkan, pencairannya kerap terlambat hingga berbulan-bulan. Bagi perangkat desa yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari penghasilan tersebut, kondisi ini jelas menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak ringan.

Selama ini, tanah bengkok kerap dipersepsikan sebagai penyangga kesejahteraan aparatur desa. Namun realitas di lapangan sangat beragam. Ada desa yang memiliki tanah bengkok luas dan produktif, tetapi tidak sedikit pula desa yang tanpa tanah bengkok sama sekali. Akibatnya, kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa sangat bergantung pada kondisi historis dan geografis desa, bukan semata pada beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Ketimpangan ini berlangsung lama dan jarang mendapat perhatian serius.

Beban aparatur desa tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Sejak era Dana Desa, kepala desa dan perangkat desa kerap berada di bawah sorotan tajam. Stigma sebagai “sarang koruptor” mudah dilekatkan, bahkan ketika persoalan yang muncul lebih bersifat administratif atau akibat perbedaan tafsir regulasi.
Padahal, regulasi desa terus berubah, tuntutan laporan makin detail, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pendampingan tidak selalu memadai. Stigma kolektif ini bukan hanya melelahkan secara psikologis, tetapi juga menggerus semangat pengabdian.

Meski berada dalam keterbatasan, pemerintah desa tetap menjalankan perannya. Pelayanan publik tetap diberikan. Musyawarah tetap digelar. Persoalan warga tetap ditangani. Negara tetap hadir—melalui desa.

Namun pengabdian tak seharusnya dibalas dengan pengabaian. Jika pemerintah desa adalah kehadiran negara selama 24 jam di tengah warga, maka sudah semestinya negara juga memastikan keadilan kesejahteraan bagi mereka yang berada di garda terdepan pelayanan publik.

Sebab desa yang kuat tidak lahir dari pengabdian semata, melainkan dari pengabdian yang dihargai, dijaga, dan disejahterakan.