Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa hingga kini belum berjalan sesuai target. Meski dicanangkan dengan ambisi besar, realisasi di lapangan justru menunjukkan banyak kendala mendasar yang membuat pembangunan koperasi desa ini terus mengalami kemunduran.

Sejak pertama kali diumumkan dalam rapat kabinet terbatas pada 3 Maret 2025, pemerintah menargetkan seluruh Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih yang berjumlah lebih dari 80 ribu unit sudah beroperasi pada Oktober 2025. Namun seiring berjalannya waktu, target tersebut tak tercapai.

Sebagai tindak lanjut, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gedung dan gerai Kopdes Merah Putih. Target pun direvisi menjadi Maret 2026.

Namun hingga akhir tahun, jumlah koperasi yang masuk tahap pembangunan baru sekitar 20 ribu unit, jauh dari target nasional. 

Akibatnya, pemerintah kembali menyesuaikan jadwal. Penyelesaian pembangunan Kopdes Merah Putih kini kembali diundur hingga Desember 2026.

Faktor Utama Penyebab Molornya Pembangunan

Molornya pembangunan Kopdes Merah Putih tidak terjadi tanpa sebab. Setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab lambannya realisasi program ini, yakni persoalan pendanaan, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia desa.

Masalah Pendanaan

Pendanaan menjadi faktor paling krusial. Setiap Kopdes Merah Putih direncanakan memperoleh modal usaha maksimal Rp3 miliar. Dengan jumlah koperasi yang ditargetkan mencapai sekitar 80 ribu unit, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp240 triliun.

Pada awalnya, pembiayaan dirancang melalui skema pinjaman ke Bank Himbara oleh pengurus KDMP. Namun kebijakan ini kemudian berubah. Melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025, pembiayaan KDKMP dialihkan melalui skema pemotongan Dana Desa selama enam tahun.

Perubahan ini menimbulkan kegamangan di tingkat desa. Dana Desa yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kini harus dialihkan untuk membiayai KDKMP. Banyak desa akhirnya memilih berhati-hati karena khawatir program prioritas mereka terganggu.

Belum lagi, mekanisme pemotongan dan penyaluran Dana Desa hingga kini belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintah desa seiring belum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi rujukan. 

Belum Siapnya Regulasi

Masalah berikutnya adalah regulasi yang dinilai belum matang sejak awal. Program KDKMP dianggap lahir terlalu cepat tanpa persiapan konsep yang memadai, sehingga dalam pelaksanaannya banyak aturan harus terus disesuaikan.

Beberapa persoalan regulasi yang muncul antara lain terkait persoalan lahan. Banyak desa terkendala karena lokasi yang tersedia masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pada kawasan ini, pembangunan gedung tidak dapat dilakukan secara bebas karena dilindungi aturan tata ruang. Belum lagi bagi desa yang sudah tidak memiliki aset tanah yang memenuhi syarat sebagai lokasi pembangunan KDMP. 

Bagi yang sudah selesai pembangunan fisik, juga terkendala aneka regulasi lainnya. Dalam konsepnya, Kopdes Merah Putih akan mengelola unit seperti apotek dan klinik desa. Namun hingga kini belum ada kejelasan bagaimana posisi unit tersebut terhadap Undang-Undang Kesehatan, termasuk soal perizinan dan kewenangan pengelolaannya.

Kesiapan SDM yang Belum Merata

Selain persoalan pendanaan dan regulasi, kesiapan sumber daya manusia desa juga menjadi tantangan besar. Tidak semua desa memiliki SDM yang siap mengelola koperasi skala besar dengan sistem manajemen modern.

Pengelolaan Kopdes Merah Putih menuntut kemampuan administrasi, tata kelola keuangan, manajemen usaha, hingga pengawasan. Tanpa pendampingan dan peningkatan kapasitas yang serius, koperasi berisiko tidak berjalan optimal meskipun bangunannya telah berdiri.

Desa Menunggu Kepastian

Molornya pembangunan Kopdes Merah Putih menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar waktu, melainkan kepastian kebijakan.

Desa menunggu kepastian regulasi, serta dukungan nyata dalam peningkatan SDM. Tanpa penyelesaian terhadap tiga persoalan mendasar tersebut, revisi target hanya akan menjadi formalitas belaka. Jika tidak ada pembenahan serius, bukan tidak mungkin target Desember 2026 kembali bergeser.

Kopdes Merah Putih adalah program besar dengan tujuan mulia. Namun agar benar-benar memberi dampak, program ini membutuhkan perencanaan matang, regulasi yang konsisten, dan keberpihakan nyata pada kondisi riil desa.