PURWOREJO — Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban APBDes merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Forum ini menjadi sarana resmi bagi pemerintah desa untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Musdes Pertanggungjawaban bukan sekadar agenda formal, melainkan wujud nyata pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Musdes Pertanggungjawaban APBDes wajib dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, maka untuk tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2025, Musdes Pertanggungjawaban harus dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2026.

Ketentuan ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan tepat waktu dan dapat menjadi dasar evaluasi untuk perencanaan pembangunan desa selanjutnya.

Pelaksanaan Musdes Pertanggungjawaban APBDes memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 24 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 70 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
3. Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa yang Menegaskan bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal-hal strategis desa, termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, evaluasi kegiatan pembangunan desa, dan penyerapan aspirasi masyarakat

Melalui Musdes Pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan:

1. Realisasi pendapatan desa,
2. Penggunaan belanja desa,
3. Pelaksanaan kegiatan pembangunan,
4. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). 

Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan saran, kritik, dan masukan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Musdes Pertanggungjawaban APBDes diadakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan difasilitasi oleh pemerintah desa dan diikuti oleh lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, unsur perempuan dan pemuda, serta perwakilan warga desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi penegasan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

Apabila Musdes Pertanggungjawaban tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dapat berdampak pada:

1. Teguran dari pemerintah daerah,
2. Temuan pemeriksaan Inspektorat,
3. Tertundanya pencairan dana transfer,
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat

Oleh karena itu, pelaksanaan Musdes tepat waktu menjadi kewajiban yang tidak dapat diabaikan.

Musdes Pertanggungjawaban APBDes merupakan wujud nyata akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan negara di tingkat desa. Pelaksanaannya yang tepat waktu dan transparan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan Musdes yang terbuka dan partisipatif, tata kelola desa yang bersih dan bertanggung jawab dapat terus terwujud.