SEMARANG – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) mengambil langkah strategis untuk memperkuat ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal tersebut mengemuka dalam acara Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP Papdesi di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).

Pada kesempatan itu, DPP Papdesi bersama sejumlah kementerian dan lembaga menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai fondasi pelaksanaan Program MBG.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan desa harus mengambil peran lebih besar sebagai pemasok utama kebutuhan pangan Program MBG. Menurutnya, BUMDes dan KDMP memiliki posisi strategis dalam membangun rantai pasok, mulai dari menghimpun hasil panen petani, peternak, dan nelayan, menjamin kualitas bahan pangan, hingga mendistribusikannya ke dapur SPPG.

Luthfi mengapresiasi terjalinnya kerja sama tersebut. Namun, ia mengingatkan agar MoU tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Menurutnya, seluruh pihak harus melakukan pengawasan, pengecekan, dan evaluasi secara berkala agar implementasi program benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar BUMDes tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, tetapi mampu berkembang menjadi pengelola SPPG. Dengan demikian, rantai pasok dari sektor produksi hingga distribusi dapat dikelola langsung oleh desa sehingga nilai tambah ekonomi tetap dinikmati masyarakat setempat.

Selain itu, operasional dapur SPPG diarahkan memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG), guna meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan Program MBG.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Program MBG di provinsi tersebut ditargetkan melayani lebih dari 9 juta penerima manfaat melalui 4.382 SPPG. Jawa Tengah juga telah memiliki lebih dari 8.500 KDMP yang menjadi modal kelembagaan untuk memperkuat ekosistem MBG.

Luthfi menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menerima berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di desa. Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan kearifan lokal dan produk unggulan desa agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebutuhan bahan pangan SPPG harus dipenuhi dari potensi yang tersedia di desa. Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dipersiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa, bukan sekadar tempat berjualan.

Ia menegaskan, SPPG wajib mengutamakan pembelian bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, maupun unit usaha desa lainnya. Pengadaan dari luar desa hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan tersebut memang belum tersedia di wilayah setempat.

Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, mengatakan sinergi antara koperasi desa, BUMDes, dan SPPG diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat pemasaran produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat," ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.

Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi desa tersebut, Papdesi berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi nasional, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa. Dengan mengoptimalkan BUMDes, KDMP, dan potensi lokal sebagai bagian dari rantai pasok, desa diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional.