Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 , terutama pada point 15, secara eksplisit mengamanatkan pelibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada tataran gagasan, kebijakan ini layak diapresiasi. Negara tidak hanya hendak mengatasi persoalan gizi, tetapi juga berupaya menjahitnya dengan penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Desain kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Program sosial semestinya tidak berhenti pada konsumsi, melainkan membuka ruang produksi dan distribusi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam konteks inilah koperasi desa ditempatkan sebagai aktor penting—penghubung antara anggaran negara dan denyut ekonomi lokal.

Sayangnya, apa yang tertulis di atas kertas belum sepenuhnya menjelma menjadi praktik di lapangan. Di banyak daerah, koperasi nyaris tak terdengar dalam pelaksanaan Program MBG. Makanan tetap tersaji, anggaran tetap mengalir, tetapi koperasi yang seharusnya dilibatkan justru berada di luar lingkar kebijakan. Ketidakhadiran ini bukan sekadar anomali, melainkan indikasi adanya jarak yang kian melebar antara perumusan kebijakan dan implementasi.

Absennya Koperasi Merah Putih menandakan problem yang lebih mendasar: distorsi arah kebijakan. Instruksi Presiden yang seharusnya menjadi kompas pelaksanaan, kerap tereduksi menjadi norma administratif. Implementasi di lapangan kembali memilih jalur yang paling mudah dan menguntungkan, bukan yang paling berdampak bagi pembangunan ekonomi desa.

Jika kondisi ini dibiarkan, Program Makan Bergizi Gratis berisiko terjebak sebagai program karitatif semata. Tujuan mulia meningkatkan status gizi masyarakat memang tercapai, tetapi kesempatan untuk memperkuat ekonomi desa justru terlewatkan. Padahal, di situlah letak nilai strategis kebijakan ini.

Pemerintah perlu melakukan koreksi serius. Pelibatan Koperasi Merah Putih tidak cukup dinyatakan dalam instruksi, tetapi harus dipastikan melalui mekanisme teknis yang jelas, terbuka, dan terukur. Tanpa langkah tersebut, kebijakan hanya akan berputar di tataran wacana.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang tersaji, tetapi dari sejauh mana program ini mampu menegakkan prinsip keadilan pembangunan. Ketika koperasi  terus absen di meja makan bergizi, maka yang perlu dipertanyakan bukan niat kebijakan, melainkan keseriusan negara untuk menepati janjinya sendiri.