Setelah berhasil mewawancarai Ketua AKSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) dan Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), kali ini Redaksi Krandegan.id berhasil mewawancarai Ketua Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono. Widhi menyampaikan sikap terkait program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. 

Ketua DPN PPDI ini menegaskan bahwa PPDI mendukung program KDMP yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta memperkuat posisi desa dalam sektor ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, keberadaan KDMP dapat menjadi wadah yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta berpihak pada kepentingan warga desa sebagai pemilik kedaulatan ekonomi.

Namun, dukungan tersebut tidak serta merta diberikan tanpa catatan. DPN PPDI dengan tegas menolak penggunaan Dana Desa sebagai agunan atau jaminan dalam pengelolaan koperasi tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, kewenangan, dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa.

“Dana Desa adalah amanat Undang-Undang Desa, dan kewenangan pengelolaannya berada di tingkat desa. Desa memiliki asas rekognisi. Karena itu, Dana Desa tidak boleh dijadikan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan untuk pihak manapun, termasuk untuk Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Ketua DPN PPDI.

PPDI menilai bahwa Dana Desa memiliki fungsi yang jelas, yaitu mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Jika Dana Desa dijadikan agunan, maka hal itu berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keuangan desa, termasuk kemungkinan timbulnya beban hukum bagi perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan.

DPN PPDI mengajak seluruh pemerintah desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan desa, serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan kemandirian desa.

“PPDI akan terus mendukung program penguatan ekonomi desa, namun harus tetap sesuai dengan koridor hukum dan tidak mengorbankan keamanan keuangan desa,” tutup Ketua DPN PPDI.