Bersamaan dengan  launching kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) pada Senin, 21 Juli 2025 yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Menteri Keuangan mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan KDMP / KKMP. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang diteken oleh Sri Mulyani.

Agar Kita memahami PMK Nomor 49 Tahun 2025 tersebut, berikut Kami sampaikan ringkasannya :

Latar Belakang

Aturan ini dibuat untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memperkuat kemandirian bangsa, swasembada pangan berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi dari desa.

Pendanaan untuk permodalan KDMP / KKMP dilakukan melalui sinergi pemerintah dan perbankan.

Ketentuan Pinjaman

1. Pinjaman diberikan untuk kegiatan koperasi: operasional kantor, sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, gudang/cold storage, dan logistik.
2. Pinjaman hanya dapat diberikan setelah disetujui bupati/wali kota (KKMP) atau kepala desa (KDMP) melalui musyawarah desa/kelurahan.
3. Persetujuan meliputi penggunaan Dana Desa/DAU/DBH sebagai dukungan pengembalian.

Skema Pinjaman

1. Plafon maksimal: Rp3 miliar per koperasi.
2. Batas biaya operasional: Rp500 juta.
3. Suku bunga/margin/bagi hasil: 6% per tahun.
4. Tenor: maksimal 72 bulan (6 tahun).
5. Grace period: 6–8 bulan.
6. Pembayaran: angsuran bulanan, jatuh tempo tanggal 12.

Kriteria Penerima Pinjaman

Koperasi harus:

1. Berbadan hukum koperasi & punya NIK koperasi.
2. Memiliki rekening bank atas nama koperasi.
3. Memiliki NPWP dan NIB.
4. Menyusun proposal bisnis lengkap (belanja modal/operasional, rencana pencairan, pengembalian pinjaman).

Tata Cara Pengajuan & Pencairan

1. Usulan diajukan pengurus ke bank dengan lampiran proposal & persetujuan kepala desa/bupati.
2. Bank menilai kelayakan dan menandatangani perjanjian dengan koperasi.
3. Perjanjian diketahui oleh kepala desa/bupati/wali kota.
4. Pencairan dilakukan bertahap ke rekening koperasi; belanja modal langsung ke penyedia barang/jasa.

Pengembalian Pinjaman

1. Koperasi membayar angsuran ke rekening pembayaran.
2. Jika dana untuk membayar angsuran tidak mencukupi, bank dapat meminta penempatan dana dari dana desa (untuk KDMP) dan DAU/DBH (untuk KKMP).
3. Dana penempatan ini dicatat sebagai piutang pemerintah desa/kabupaten kepada koperasi.
4. Aset hasil belanja modal koperasi dijadikan jaminan (collateral).

Akuntansi & Pelaporan

Dana yang ditempatkan untuk pengembalian pinjaman dicatat dalam APBDesa, APBD, dan APBN sesuai mekanisme transfer. Mekanisme pelaporan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Penutup

Aturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan (21 Juli 2025). PMK ini memberikan pedoman teknis pinjaman KDMP / KKMP dengan dukungan Dana Desa, DAU, atau DBH sebagai jaminan pengembalian, guna memperkuat ekonomi desa dan pemerataan pembangunan.