Pemerintah merencanakan besaran Dana Desa tahun 2026 akan  menurun dibandingkan periode sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, anggaran yang dikucurkan langsung melalui Dana Desa tahun 2026 hanya mencapai Rp 60,6 triliun, lebih kecil dari tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun.

Menurut Sri Mulyani, meski dana desa nominalnya menurun, desa tidak akan kehilangan dukungan dari pemerintah pusat. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan Rp 83 triliun melalui jaringan perbankan Himbara untuk memperkuat permodalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Skema ini dianggap lebih produktif karena tidak sekadar berupa transfer (hibah), melainkan dukungan modal yang dapat digunakan masyarakat desa untuk berbagai usaha yang dilakukan oleh KDMP.

Melalui kombinasi antara dana transfer dan investasi produktif, pemerintah berharap desa bukan sekadar menjadi penerima, tapi ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal. Skema ini menunjukkan pergeseran strategi dari sekadar transfer rutin ke pendekatan yang lebih produktif dan berkelanjutan, dengan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi lokal.

Dana sebesar Rp 83 triliun untuk Kopdes Merah Putih itu akan disalurkan melalui skema pinjaman murah berbunga flat oleh bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI). "Jadi kalau melihat (jumlahnya), dana desa (2026) lebih rendah dibanding tahun lalu (2025), tapi kalau ditambahkan dengan anggaran penempatan untuk mendukung Koperasi Desa, itu meningkat lebih dari 100%," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Menteri Keuangan juga menyampaikan, jika ditotalkan antara dana desa dan dukungan untuk koperasi, manfaat yang diterima masyarakat desa justru meningkat drastis, melebihi penerimaan tahun sebelumnya.